PDG.PARIAMAN, METRO–Pemerintah Kabupaten Padangpariaman terus menunjukkan keseriusannya dalam memperjuangkan keadilan fiskal di tingkat nasional. Kali ini, Bupati Padangpariaman, John Kenedy Azis (JKA), didampingi Sekretaris Daerah, Rudy Repenaldi Rilis, melakukan audiensi strategis dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, Senin (7/7).
Kehadiran rombongan Pemkab Padangpariaman disambut langsung oleh Dirjen Perimbangan Keuangan, Askolani, bersama Direktur Sistem Perimbangan Keuangan, Subandono, dan Direktur Dana Transfer Khusus, Purwanto. Pertemuan berlangsung hangat dan penuh semangat kolaborasi, membahas berbagai isu penting terkait fiskal daerah dan pembangunan strategis.
Dalam paparannya, Bupati John Kenedy Azis menjelaskan bahwa audiensi ini merupakan bagian dari upaya mempercepat pembangunan di daerah melalui verifikasi data usulan kegiatan ke BNPB dan Kementerian PUPR, serta pengajuan peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk tahun anggaran 2026.
“Kami ingin memastikan bahwa indikator yang digunakan dalam perhitungan transfer fiskal benar-benar mencerminkan kondisi riil Padangpariaman di lapangan. Karena itu, kami bawa data terbaru terkait jumlah penduduk, nagari, korong, hingga jumlah aparatur PPPK,” tegas Bupati.
Ia menekankan bahwa akurasi dan validitas data menjadi kunci dalam penentuan alokasi dana transfer yang adil dan proporsional. Langkah ini diyakini akan berdampak langsung terhadap peningkatan kapasitas fiskal daerah dan percepatan pembangunan yang merata.
Menanggapi hal tersebut, Dirjen Askolani menyampaikan apresiasi atas inisiatif Pemkab Padangpariaman dan menyatakan komitmen pemerintah pusat untuk mendukung daerah yang proaktif.
“Kami menyambut baik langkah ini. Kami akan meninjau kembali dan memverifikasi data yang disampaikan. Komitmen kami adalah memperkuat daerah dengan dukungan fiskal yang tepat dan berbasis data akurat,” ungkap Askolani.
Audiensi ini menjadi bukti konkret keseriusan dan konsistensi Bupati John Kenedy Azis dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Padangpariaman di level pusat. Diharapkan, langkah ini dapat mendorong peningkatan kapasitas fiskal, membuka peluang pendanaan strategis, dan mempercepat realisasi program pembangunan di daerah. (efa)
