JAKARTA, METRO–Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengajukan usulan anggaran sebesar Rp 173,4 triliun untuk mendukung pelaksanaan rencana kerja dan kebutuhan operasional institusi pada tahun anggaran 2026. Anggaran tersebut disampaikan melalui surat Kapolri kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.
Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran (Asrena Kapolri) Komjen Pol Wahyu Hadiningrat menjelaskan, besaran usulan tersebut mengalami kenaikan signifikan.
“Pagu indikatif RK/AKL tahun anggaran 2026, guna mendukung rencana kerja Polri, Polri telah mengusulkan kebutuhan anggaran sebesar Rp 173,4 triliun. Usulan tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 46,8 triliun atau meningkat 37 persen dibandingkan alokasi APBN Polri tahun anggaran 2025 sebesar Rp 126,6 triliun,” kata Wahyu saat rapat bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/7).
Wahyu merinci, peningkatan anggaran ini terbagi dalam tiga jenis belanja utama. Menurutnya, anggaran belanja pegawai sebesar Rp 64,9 triliun dengan kenaikan sebesar Rp 5,5 triliun atau 9,32 persen.
Selain itu, anggaran belanja barang sebesar Rp 47,6 triliun naik sebesar Rp 13,5 triliun atau 39,74 persen. Sedangkan anggaran belanja modal sebesar Rp 60,8 triliun meningkat sebesar Rp 27,7 triliun atau 83,89 persen.
Namun, pagu indikatif yang telah ditetapkan pemerintah untuk Polri tahun 2026 jauh lebih rendah dari usulan tersebut. “Pagu indikatif Polri tahun 2026 telah ditetapkan sebesar Rp 109,6 triliun,” ungkap Wahyu.
Ia menambahkan, terdapat selisih signifikan antara usulan kebutuhan anggaran Polri dan pagu indikatif yang ditetapkan.
“Belanja pegawai ditetapkan sebesar Rp 60,1 triliun atau menurun 7,43 persen sebesar Rp 4,8 triliun dari usulan. Belanja barang sebesar Rp 33,7 triliun atau menurun 29,11 persen sebesar Rp 13,8 triliun dari usulan. Sementara belanja modal hanya sebesar Rp 15,7 triliun atau menurun 74,12 persen sebesar Rp 45,1 triliun,” jelasnya.
Lebih lanjut, Komjen Wahyu menegaskan bahwa kekurangan pagu tersebut berpotensi menghambat capaian target prioritas nasional dan reformasi birokrasi yang diemban Polri. Ia berharap adanya pembahasan lanjutan dengan kementerian terkait agar kebutuhan anggaran 2026 dapat dipenuhi secara proporsional dan realistis sesuai tugas-tugas strategis Polri. (jpg)
