BUKITTINGGI, METRO–Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sumbar, melaksanakan kunjungan kerja lapangan ke Dinas Pendidikan Wilayah I Sumatera Barat di Kota Bukittinggi, Rabu (2/7).
Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
Dalam kegiatan tersebut, Muhidi menegaskan efektivitas penggunaan anggaran daerah, khususnya di sektor pendidikan, benar-benar digunakan secara efektif dan tepat sasaran. Pasalnya, sektor pendidikan yang menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah.
“Kami ingin melihat secara langsung bagaimana implementasi anggaran di lapangan, khususnya dalam mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan. Sektor pendidikan menjadi prioritas utama, karena menyangkut masa depan generasi muda kita. Setiap rupiah yang dialokasikan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Muhidi.
Dalam kesempatan itu Muhidi juga melakukan dialog dengan jajaran Dinas Pendidikan Wilayah I terkait capaian program, kendala pelaksanaan, serta kebutuhan strategis yang perlu didorong dalam perencanaan anggaran ke depan.
“Dari diskusi ini, kita bisa mendapatkan gambaran konkret mengenai apa yang sudah dicapai dan apa yang masih perlu diperbaiki. Ini sangat penting sebagai bahan pertimbangan dalam proses evaluasi dan penyusunan anggaran berikutnya,” jelas Muhidi.
Muhidi menambahkan bahwa kunjungan lapangan semacam ini adalah wujud nyata dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya program pembangunan daerah.
“DPRD Sumbar akan terus memperkuat peran pengawasan dan penganggaran demi memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Tujuan akhirnya tentu adalah peningkatan layanan publik, terutama dalam bidang pendidikan,” tegasnya.
Kunjungan kerja ini sekaligus menunjukkan komitmen DPRD dalam membangun sinergi dengan mitra eksekutif, khususnya dalam mendorong terwujudnya tata kelola anggaran yang profesional dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. (*)
