SOLOK, METRO – Patroli pengawasan anti politik uang dalam Pemilu 2019 diharapkan dapat menekan tindak kecurangan yang terjadi. Langkah ini juga diharapkan terciptanya pemilu yang jujur dengan menghasilkan pemimpin dan anggota wakil rakyat yang berkualitas.
Ketua Bawaslu Kota Solok, Triati mengatakan, perilaku politik uang tidak hanya terjadi kepada masyarakat, namun juga bisa kepada penyelenggara pemilihan suara.
“Untuk itulah, semua pihak agar dapat mengantisipasi politik uang dan kita berharap tidak ada politik uang di Kota Solok,” ujarnya.
Triati juga mengucapkan terima kasih kepada Forkopimda, jajaran Bawaslu dan jajaran KPU yang telah hadir pada apel patroli pengawasan anti politik uang. Dan berharap semua pihak dapat melakukan patroli pengawasan untuk mengantisipasi segala bentuk politik uang.
Wali Kota Solok, Zul Elfian mengatakan menciptakan pemilu jujur merupakan tanggung jawab semua masyarakat. Untuk itu masyarakat harus berperan aktif dan ikut melakukan pengawasan dan menolak imbalan dalam bentuk apapun.
Setelah apel, seluruh forkopimda dan calon anggota legislatif menandatangani naskah deklarasi anti politik uang pemilu 2019 di Kota Solok. Adapun isi naskah tersebut ialah mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
Kemudian, melaksanakan kampanye pemilu yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoaks, politisasi sara dan anti politik uang. Menolak dengan sebenar-benarnya politik uang dalam bentuk apapun sebagai sarana meraih simpati pemilih atau sarana memenangkan calon tertentu, karena hal ini mencederai integritas pemilu dan kedaulatan rakyat Indonesia.
Selanjutnya, mendukung sepenuhnya pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan serta penanganan pelanggaran terhadap politik uang dan sara yang dilakukan oleh lembaga pengawas pemilu. Serta, tidak akan melakukan intimidasi, kekerasan atau aktifitas dalam bentuk apapun juga, yang dapat mengganggu proses penanganan pelanggaran politik uang dan sara. (vko)
