Fraksi Demokrat melalui Jondra Marjaya menyoroti minimnya rincian dalam program prioritas, termasuk indikator kinerja dan skema pembiayaan. Hal ini menurutnya dapat menyulitkan proses evaluasi dan pengukuran akuntabilitas kinerja pemerintah.
Fraksi Gerindra yang diwakili Erdinal, menyoroti dampak kemarau panjang terhadap lahan pertanian yang menyebabkan penurunan produksi padi. Ia juga meminta agar misi kelima dalam RPJMD mencakup aspek ketangguhan mitigasi bencana, mengingat Agam termasuk wilayah rawan bencana.
Pandangan berbeda disampaikan Fraksi PPP melalui Hardianto yang mendorong agar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditetapkan berdasarkan potensi riil, bukan semata pada capaian sebelumnya. Ia juga mendesak dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BUMD yang dinilai belum berkontribusi signifikan terhadap ekonomi daerah.
Terakhir, Fraksi Gabungan Golkar, Hanura, PBB, dan PKB melalui Joni Putra, S.Kom., MM, mengingatkan tentang ancaman eksploitasi lingkungan secara tidak terencana yang terjadi di daerah pedesaan. Menurutnya, tekanan ekonomi yang masih dirasakan masyarakat mendorong perambahan kawasan hutan lindung untuk dijadikan lahan pertanian dan perkebunan.
Bupati Agam menyimak dengan cermat seluruh pandangan fraksi. Masukan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyempurnaan dokumen akhir RPJMD, yang akan menjadi acuan arah pembangunan Kabupaten Agam selama lima tahun ke depan. (pry)
