Evi Yandri menjelaskan, besarnya sisa belanja daerah, bukan disebabkan karena sisa tender atau efisiensi anggaran, tetapi lebih disebabkan tidak dilaksanakan kegiatan oleh karena tidak cukup tersedia anggaran.
“Di samping itu, yang perlu dicermati bersama, terdapat utang pemerintah daerah yang harus diselesaikan sebesar lebih kurang Rp510 M, termasuk di antaranya untuk bagi hasil pajak daerah pada kabupaten/kota,” paparnya.
Terkait dengan SilPA dari APBD Tahun 2024 sebesar Rp117 miliar juga belum sesuai dengan yang direncanakan untuk menutup defisit dari APBD Tahun 2025 yaitu sebesar Rp194 miliar. Dari SilPA tersebut juga tidak semuanya bisa digunakan, karena sebagian besar merupakan SILPA BLUD, BOS, DAK dan pembayaran kepada pihak ketiga yang belum direalisasikan pada tahun 2024.
“Melihat kondisi PPA Tahun 2024 tersebut, tentu akan sangat berdampak terhadap kebijakan dan penyusunan Perubahan APBD Tahun 2025. Oleh sebab itu, DPRD dan pemerintah daerah perlu arif dan bijaksana dalam menyikapi kondisi tersebut,” tutupnya. (rgr)
