PADANG, METRO–Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) telah menerima 1.121 permintaan layanan melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK), sejak Januari 2025 hingga April 2025.
Hal itu diungkap Kepala Perwakilan OJK Provinsi Sumbar, Roni Nazra melalui siaran pers yang diterima POSMETRO pada Selasa (1/7). Menurutnya, permintaan layanan itu dari masyarakat yang berdomisili di Sumbar dan berasal dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang diawasi OJK.
“Dari 1.121 permintaan layanan yang masuk ke APPK, sebanyak 730 dari Non-PUJK, 495 dari industri financial technology, 385 dari perbankan, 216 industri pembiayaan, 21 dari asuransi, dua dari pasar modal dan dua dari Industri Keuangan Non Bank (IKNB) lainnya,” kata Roni Nazra.
Roni menjelaskan, terkait permintaan layanan, terdiri dari 188 pengaduan, 122 pemberian informasi dan 811 pertanyaan.
“Selain itu, dari layanan masuk lainnya, sebanyak 730 layanan terkait dengan entitas yang tidak diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, di antaranya pertanyaan mengenai pinjaman online ilegal serta penawaran investasi ilegal,” tuturnya.
Stabilitas Sektor Jasa Keuangan di Sumbar Terjaga
Roni menambahkan, pada posisi April 2024, sektor jasa keuangan di Sumbar tercatat tumbuh positif dengan tingkat risiko yang masih terjaga dan turut mendukung pertumbuhan ekonomi Sumbar. Tercermin dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) triwulan I-2025 (yoy) sebesar 4,66 persen.
“Total aset perbankan pada posisi April 2025 adalah sebesar Rp83,63 triliun atau tumbuh sebesar 2,24 persen dari posisi yang sama pada tahun sebelumnya (yoy), dengan total penyaluran kredit/pembiayaan sebesar Rp73,25 triliun atau tumbuh 3,76 persen (yoy),” kata dia.
Sementara itu, tutur Roni, total penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah sebesar Rp56,48 triliun atau tumbuh sebesar 1,05 persen (yoy). Risiko kredit masih terjaga dengan rasio NPL 2,60 persen, atau turun sedikit dibandingkan posisi yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 2,64 persen. Penyaluran kredit untuk pelaku UMKM mencapai Rp31,53 triliun, tumbuh sebesar 0,58 persen (yoy) atau 43,05 persen dari total kredit.
“Perbankan syariah pada posisi April 2025 memiliki total aset sebesar Rp13,28 triliun, atau tumbuh sebesar 27,32 persen (yoy) dengan total penghimpunan DPK sebesar Rp11,00 triliun atau tumbuh sebesar 13,00 persen (yoy), dan total penyaluran pembiayaan sebesar Rp11,22 triliun atau tumbuh 26,71 persen (yoy),” ujarnya.
Roni menuturkan, risiko pembiayaan juga masih terjaga dengan rasio NPF 1,55 persen, atau turun dibandingkan posisi yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 1,67 persen. Bank Perekonomian Rakyat (BPR) baik konvensional maupun syariah pada posisi April 2025 juga tumbuh dengan baik.
“Total aset sebesar Rp2,80 triliun atau tumbuh 10,18 persen (yoy), dengan total penghimpunan DPK adalah sebesar Rp2,03 triliun atau tumbuh 6,04 persen (yoy), dan total penyaluran kredit/pembiayaan sebesar Rp2,22 triliun atau tumbuh 10,55 persen (yoy), dengan 72,11 persen merupakan kredit/pembiayaan bagi UMKM,” tambahnya.
Perkembangan Pasar Modal Sumbar
Pada industri Pasar Modal, jumlah Single Investor Identification (SID) terus tumbuh. Data April 2025 menunjukkan total SID berjumlah 203.116 investor atau tumbuh sebesar 12,75 persen (yoy). Dari total SID tersebut, jumlah SID saham adalah 99.440 investor atau tumbuh 21,52 persen (yoy), jumlah SID Reksa Dana adalah 191.957 investor atau tumbuh 12,62 persen (yoy), jumlah SID Surat Berharga Negara (SBN) adalah 8.560 investor atau tumbuh 13,42 persen (yoy), dan jumlah SID Efek Beragunan Aset (EBA) adalah 3 investor.
Pertumbuhan Industri Keuangan Non-Bank, khususnya Lembaga Keuangan Mikro posisi April 2025, total aset sebesar Rp6,83 miliar atau tumbuh 0,66 persen (yoy), naik dibandingkan posisi yang sama pada tahun sebelumnya sebesar -2,59 persen total pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp2,40 miliar, terkontraksi 5,09 persen (yoy), turun dibandingkan posisi yang sama pada tahun sebelumnya terkontraksi sebesar 3,46 persen. (rgr)
