“Kami ingin Istana Bung Hatta tidak hanya menjadi simbol sejarah, tapi juga pusat aktivitas budaya, edukasi, dan ekonomi kreatif. Ini akan memberi manfaat berlapis bagi pemerintah daerah dan masyarakat,” tutup Muhidi.
Kedatangan Ketua DPRD Sumbar disambut langsung oleh Kepala Istana Bung Hatta, Zulkarnain. Ia mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya masih menghadapi sejumlah kendala, terutama dalam hal keterbatasan anggaran untuk pengembangan sarana dan program kegiatan.
“Istana Bung Hatta memang cukup sering dikunjungi, terutama oleh siswa dan mahasiswa yang ingin belajar sejarah. Namun sebagai cagar budaya, kami tidak bisa sembarangan menambah atau mengubah struktur bangunan,” jelas Zulkarnain.
Zulkarnain juga menyampaikan bahwa mayoritas penggunaan fasilitas Istana Bung Hatta saat ini lebih banyak dimanfaatkan untuk rapat-rapat dinas instansi pemerintah daerah. Sementara, pemanfaatan oleh masyarakat umum, termasuk untuk kegiatan seperti pesta pernikahan, masih sangat minim.
“Dari target omzet yang ditetapkan, baru sekitar enam persen yang tercapai. Tahun lalu target retribusi sebesar Rp500 juta, namun realisasi hanya Rp300 juta. Efisiensi anggaran yang diberlakukan saat ini juga cukup berdampak terhadap tingkat hunian. Bahkan beberapa yang sudah sempat ‘deal’ pembatalan terjadi mendadak di hari pelaksanaan,” papar Zulkarnain.
Zulkarnain berharap adanya dukungan lebih lanjut dari pemerintah provinsi dan DPRD untuk mendorong pemanfaatan dan promosi Istana Bung Hatta secara lebih luas, baik sebagai objek wisata sejarah maupun tempat kegiatan produktif masyarakat. (rgr)
