“Indeks RBT meningkat, ini patut disyukuri. Tapi lebih dari itu, kita harus terus mendorong agar setiap program pemerintah tidak hanya berjalan, tapi juga membawa perubahan nyata baik dalam penanggulangan kemiskinan, penguatan Smart City, maupun pelayanan publik yang akuntabel,” katanya.
“Kita sudah mendapat nilai A- dengan status sangat baik dan tertinggi di Sumbar, sekarang bagaimana dalam 5 tahun ini kita bisa mencapai status istimewa atau peringkat AA,” kata Wali Kota.
Untuk mencapai target tersebut, Wako Fadly Amran menyebut bahwa banyak hal yang mesti disiapkan, mulai Survei Penilaian Integritas (SPI), standar integritas, serta standar pelayanan publik.
“Bagaimana kita menciptakan Kota Padang ini sebagai kota yang benar-benar berintegritas, Padang Amanah. Padang Amanah ini adalah bagaimana menciptakan pemerintahan yang anti korupsi, kolusi, dan nepotisme,” terang dia.
Lebih lanjut, Fadly Amran menerangkan bahwa untuk melakukannya dibutuhkan kerja-kerja nyata lewat kajian teknis yang disusun secara komperehensif.
Sementara itu, Plt Bagian Organisasi Setdako Padang, Roby Alfian menyebut, Workshop Reformasi Birokrasi 2025 kali ini diikuti seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Padang.
“Sebagai narasumber dalam kegiatan ini adalah Akhmad Hasmy sebagai Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemenpan RB,” katanya.
Kegiatan ini, kata dia, adalah bentuk komitmen dan upaya Pemko Padang dalam percepatan reformasi birokrasi, kemudian memberikan pemahaman menyeluruh kepada peserta terkait arah kebijakan RB Nasional. “Ini juga untuk mendukung percepatan pencapaian visi misi dan program kegiatan sehingga berdampak untuk masyarakat,” pungkasnya. (ren)
