Penggunaan e-Katalog konstruksi, lanjutnya, juga dinilai sangat strategis lantaran memungkinkan pengadaan dilakukan secara langsung tanpa harus melalui proses tender yang panjang. Hal ini mampu mempercepat pelaksanaan kegiatan, sekaligus menghindari hambatan teknis dan birokrasi yang berbelit.
Tak hanya itu, sistem ini juga membantu menghindari risiko dari penawaran rekanan yang terlalu rendah —lebih dari 20% dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS)— yang berpotensi menyebabkan mutu pekerjaan rendah atau terhentinya kegiatan proyek secara prematur.
Hendri berharap lewat dukungan langsung dari LKPP, proses pengadaan terutama di sektor infrastruktur dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, efisien, dan bebas dari potensi penyimpangan.
Hendrar Prihadi menyampaikan apresiasinya atas komitmen Wako Hendri yang dinilai visioner dan progresif mengimplementasikan sistem pengadaan yang bersih dan terpercaya. “Langkah ini akan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. e-Katalog bukan hanya soal percepatan, tapi juga soal membangun budaya pengadaan yang akuntabel dan bebas dari intervensi,” ujarnya. (rmd)
