Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Dandy Indarto Seno, menyampaikan, digitalisasi transaksi Pemerintah Daerah merupakan bagian integral dari strategi mencapai pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen hingga 2029.
Dia menyebut target ini tidak ringan, mengingat tantangan global yang semakin kompleks. Menjawab tantangan tersebut, lanjut Dandy, dibutuhkan penguatan investasi, peningkatan ekspor, dan pengembangan ekonomi digital. “Digitalisasi menciptakan efisiensi, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan menjadi katalisator sektor unggulan daerah,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala BPKD, Winarno menyampaikan, Pemko berperan aktif mendukung kebijakan ETPD melalui evaluasi berkala dan pelaksanaan HLM sebagai forum antarperangkat daerah. Salah satu fokusnya, mengintegrasikan digitalisasi dalam pelayanan keuangan daerah.
Winarno juga mengutarakan pentingnya koordinasi antara pusat dan daerah. Padang Panjang, sebutnya, turut berpartisipasi pada Rakornas TP2DD 2024 yang mengangkat tema “Digitalisasi Pemda untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Nasional”. “Kolaborasi antara Pemda dan Pemprov terus diperkuat untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih transparan, efisien, dan adaptif terhadap era digital,” imbuhnya. Turut hadir, pejabat Pemko terkait, Kepala OPD, stakeholder perbankan, pelaku UMKM, akademisi dan undangan lainnya. (rmd)
