JAKARTA, METRO–Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menyampaikan Retret Kepala Daerah Gelombang II, akan diikuti oleh 87 kepala daerah dan wakil kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia. Awalnya, sebanyak 93 peserta terdaftar, tapi enam di antaranya mengajukan izin karena alasan kesehatan.
Menurut Bima, Retret Kepala Daerah Gelombang II merupakan momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi antarkepala daerah. Hal ini disampaikan saat konferensi pers terkait Retret Kepala Daerah Gelombang II di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat (Jabar), Kamis (19/6).
“Memang kalau dipelajari kondisinya memang tidak memungkinkan,” kata Bima.
Ia menjelaskan, peserta retret kali ini terdiri dari tiga kelompok. Pertama, kepala daerah yang sudah dilantik namun belum sempat mengikuti gelombang pertama. Kedua, kepala daerah yang sebelumnya menghadapi sengketa hasil Pilkada tetapi akhirnya tuntas. Ketiga, kepala daerah hasil pemungutan suara ulang (PSU) yang proses pelantikannya baru selesai.
Sebelum keberangkatan ke Jatinangor, seluruh peserta akan menjalani pemeriksaan kesehatan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Sabtu (21/6), dan berkumpul kembali di Kemendagri pada Minggu (22/6) untuk kemudian diberangkatkan menggunakan kereta cepat.
“Dan nanti akan dilepas oleh Pak Sekjen Kemendagri Pak Tomsi untuk selanjutnya menggunakan Whoosh kereta cepat menuju Jatinangor,” ujar Bima.
Setibanya di IPDN, para peserta akan disambut oleh Rektor IPDN Halilul Khairi dan Wamendagri Bima Arya, sebelum secara resmi membuka rangkaian retret yang akan dilangsungkan hingga Kamis malam (26/6).
“Retret sendiri akan dibuka secara resmi oleh Pak Mendagri pada hari Senin di tanggal 23 [Juni 2025],” ucap Bima.
Bima menegaskan, substansi materi yang disampaikan dalam retret gelombang kedua ini tetap sama seperti sebelumnya, yakni penguatan pemahaman tugas kepala daerah, program prioritas, strategi pemberantasan korupsi, serta pembentukan jejaring sinergi antarkepala daerah.
“Dan bagaimana semua kepala daerah akan diarahkan untuk saling mengenal sehingga siap berkolaborasi,” jelasnya.
Menurut Bima, hasil evaluasi dari gelombang pertama menunjukkan manfaat besar dari proses saling mengenal antarkepala daerah.
“Kalau kita evaluasi hasil retret gelombang pertama, maka semua akan menyampaikan hal sama. Bahwa yang sangat penting didapat dari retret gelombang pertama adalah proses untuk lebih mengenal lagi sehingga bisa bersinergi di lapangan,” ungkapnya.
Seluruh kepala daerah akan tinggal di asrama IPDN selama kegiatan berlangsung. Para bupati dan wali kota akan berbagi kamar, sementara gubernur menempati kamar tersendiri. Guna menjaga ketertiban, seluruh peserta dilarang membawa pendamping.
“Dan tidak diperbolehkan kepala daerah ini untuk didampingi, baik oleh protokol, ajudan, dokumentasi. Nah, semuanya kita atur tertib, gitu,” ujarnya.
Selama retret, praja IPDN juga dilibatkan dalam sejumlah kegiatan. Mereka akan tampil menyuguhkan kesenian hingga mengikuti beberapa sesi diskusi bersama para kepala daerah. Selain itu, para kepala daerah juga berkesempatan makan siang bersama praja di Menza, ruang makan kebanggaan IPDN.
“Kepala daerah ini akan makan siang bersama-sama dengan Praja di ruang kebanggaan IPDN yaitu Menza tadi,” tambahnya.
Dipilihnya IPDN sebagai lokasi retret, lanjut Bima, bukan tanpa alasan. Selain fasilitas yang memadai, lokasinya pun mudah diakses dari Jakarta dan efisien secara pembiayaan.
“Karena di sini fasilitasnya sangat memadai, dan sangat efisien. Artinya, menginapnya enggak bayar. Mengakses ke sini juga cepat ya, dari Jakarta hanya satu jam,” pungkasnya. (jpg)
