Mahyeldi menambahkan, penggunaan Bank Nagari oleh Pengusaha Perantau Minang langkah strategis yang saling menguntungkan. “Setiap keuntungan Bank Nagari akan menjadi dividen yang akan tercatat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah (Pemda) di Sumbar selaku pemegang saham,” ungkapnya.
Mahyeldi menerangkan, dividen tersebut akan secara langsung mendukung program pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Sumbar.
“Ini sinergi yang baik, di mana dukungan perantau terhadap bank daerah pada akhirnya akan kembali memberikan manfaat bagi pembangunan kampung halaman,” pungkas Mahyeldi.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumbar, Adib Alfikri menyebut hampir semua Asosiasi Pengusaha Provinsi Riau ikut hadir dalam pertemuan tersebut.
Beberapa di antaranya seperti Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), serta Real Estate Indonesia (REI).
“Dalam pertemuan itu, Gubernur memaparkan berbagai peluang investasi unggulan kepada para pengusaha dan perantau minang yang ada di Riau,” ungkap Adib.
Selain potensi investasi, pemerintah daerah juga menawarkan aset milik pemda baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota untuk dikelola kepada para pengusaha. Aset tersebut dapat dimanfaatkan pengusaha melalui skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) atau sistem sewa.
Turut hadir sejumlah Kepala OPD di lingkup Pemprov Sumbar dalam kegiatan tersebut. Di antaranya, Kepala Dinas Perindag, Novrial; Kepala Dinas Pangan, Iqbal Ramadipayana; Kepala Dinas Pariwisata, Luhur Budianda; Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Febrina Tri Susila Putri; Kepala Biro Perekonomian, Kuartini Deti Putri; Kepala Biro Administrasi Pimpinan, Mursalim; Kepala Biro Umum, Edi Dharma.(AD.ADPSB)
