Dikatakan Bupati lagi, saat ini kondisi keuangan negara sedang tidak baik-baik saja, sehingga Pemerintah Pusat mengambil kebijakan dan melakukan efisiensi anggaran yang menyebabkan banyak perencanaan pembangunan batal dilaksanakan.
“Terkait situasi ini, Wali Nagari yang notabene perpanjangan tangan dari pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat harus paham dan mampu memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Jangan malah kita sendiri tidak paham, sehingga terjadi informasi yang simpang siur di tengah-tengah masyarakat kita,”
Lebih jauh, Bupati mengatakan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan ini bukanlah sebuah halangan untuk pemeritah melakukan pembangunan, terutama berbagai program unggulan yang pro rakyat.
“Kebijakan ini memang bukan kebijakan yang populer, namun kita tidak boleh pesimis dan harus terus bergerak, terutama dengan melakukan berbagai program pro rakyat diantaranya di bidang pertanian kita Tanah Datar ada program bajak sawah gratis, tanam padi gratis dan asuransi padi. Sementara yang lainnya juga ada program berobat gratis, Tanah Datar Bersih, Ekraf, koperasi merah putih dan juga program ketahanan pangan,” sampainya.
Disampaikannya, untuk menutupi kekurangan anggaran yang terjadi dirinya sebagai Kepala daerah juga terus berupaya maksimal untuk menarik anggaran pusat melalui program kegiatan yang ada di kementerian, serta juga menarik sebanyak-banyaknya para investor untuk berinvestasi di Tanah Datar. Pada Rakor tersebut juga dilakukan sharing informasi dan tanya jawab terkait berbagai permasalahan yang terjadi di beberapa nagari. (ant)
