JAKARTA, METRO–Pemerintah belakangan ini dinilai terlalu menyibukkan diri pada urusan polemik perpolitikan, daripada kebutuhan dasar rakyat, seperti pendidikan dan kesehatan. Alih-alih memperkuat sistem yang mencerdaskan dan menyehatkan rakyat, negara justru sibuk mempertontonkan retorika tanpa arah.
Pengamat hukum dan politik, Pieter C Zulkifli, menilai bangsa yang abai pada kecerdasan dan kesehatan rakyat hanya akan menjadi penonton dalam panggung global. Padahal, saat ini bangsa lain tengah berlomba mencetak ilmuwan dan memperluas akses layanan kesehatan.
Namun, ia menyayangkan Indonesia malah sibuk berdebat soal subsidi UKT dan pemotongan beasiswa. Ia menyoroti negara Tiongkok yang kini justru menjadi sorotan dunia.
“35 tahun lalu, dunia nyaris tak melirik Tiongkok. Negara ini dianggap tertinggal, miskin, dan terlalu sibuk dengan urusan dalam negerinya. Namun hari ini, Tiongkok berdiri sebagai kekuatan ekonomi dan politik dunia,” kata Pieter Zulkifli kepada wartawan, Rabu (18/6).
Menurutnya, ketergantungan negara terhadap global menjadi bukti bahwa kebangkitan peradaban bukan hanya mitos, jika dibangun dengan visi jangka panjang dan kebijakan yang konsisten.
“Bagaimana dengan Indonesia? Kita memiliki sumber daya alam melimpah, bonus demografi, dan letak geografis strategis. Namun kita belum beranjak jauh,” tegasnya.
Ia mengingatkan, sejarah negara-negara maju selalu dimulai dari dua pilar utama, yaitu pendidikan yang mencerdaskan dan sistem kesehatan yang merata. Tanpa keduanya, pembangunan hanya akan menghasilkan ilusi kemajuan.
Sebab, Indonesia tidak kekurangan teknologi, jaringan 5G telah menjangkau berbagai wilayah, dan masyarakat di pelosok daerah kini akrab dengan gawai dan media sosial. Namun, kemajuan digital tidak serta-merta berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pendidikan.
Ia menyayangkan, anak-anak lebih fasih bermain media sosial daripada membaca buku. Menurutnya, negara seharusnya hadir dalam menggencarkan minat baca rakyat Indonesia.
“Ruang kelas yang seharusnya menjadi arena diskusi kini digantikan oleh perdebatan kosong di kolom komentar media sosial,” paparnya.
Yang lebih mengkhawatirkan, lanjut Pieter, pendidikan tinggi kian menjauh dari rakyat. Pasalnya, Uang Kuliah Tunggal (UKT) di berbagai perguruan tinggi negeri melonjak tanpa kendali.
Sementara itu, anggaran pendidikan dipangkas, dan sejumlah program beasiswa mulai disusutkan. Kampus yang idealnya menjadi ruang terbuka untuk semua kalangan perlahan berubah menjadi ruang eksklusif bagi mereka yang berpunya.
“Ironisnya, semangat reformasi di sektor pendidikan dan kesehatan justru dibayangi oleh berbagai kasus memprihatinkan: perundungan (bullying) dalam program pendidikan kedokteran, intoleransi di lingkungan akademik, serta diskriminasi dalam layanan kesehatan,” paparnya.
Ia pun merasa miris, laporan berbagai lembaga internasional menunjukkan bahwa Indonesia masih tertinggal dalam indikator pendidikan dan kesehatan, bahkan dibandingkan dengan sejumlah negara tetangga di Asia Tenggara. Hal ini bukan sekadar data statistik, tetapi peringatan serius bagi para pemegang kekuasaan.
Karena itu, Pieter menyarankan agar Indonesia belajar dari Tiongkok, bukan untuk meniru bentuknya, tapi dalam rangka mengambil semangatnya.
“Bahwa negara yang besar, adalah negara yang mencerdaskan dan menyehatkan rakyatnya lebih dulu. Sebab dari sanalah, kekuatan sejati sebuah bangsa dimulai,” pungkasnya. (jpg)
