PADANG, METRO – Kecurangan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) bukan lagi cerita baru. Dalam momen Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, kecurangan nampaknya juga tak bisa dihindari. Merespon hal itu, Pengamat dari Universitas Andalas (Unand), Najmuddin M Rasul memprediksi, potensi kecurangan-kecurangan dapat dimulai dari tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).
“Kecurangan (pemilu) masih bisa terjadi. Bahkan konspirasi kecurangan pemilu bisa saja terjadi. Maka yang perlu diwaspadai adalah pengubahan suara di TPS, kecamatan, kabupaten/kota bahkan semua lini penghitungan suara saat pencoblosan Pemilu 2019,” kata Najmuddin, Selasa (9/4) saat dihubungi.
Najmuddin menyoroti, proses pelaksanaan Pemilu yang tinggal menghitung hari. Menurut dia, kecurangan dalam pemilu masih membayangi wilayah Sumbar. Salah satu daerah yang paling rawan berada ialah, daerah terpencil disebabkan karena situasi dan kondisi geografis dan kultural masyarakat di daerah tersebut.
“Hal ini karena minimnya masyarakat mengakses informasi dan transportasi sehingga membuka potensi kecurangan. Bahkan di daerah yang rawan bencana alam. Maka daftar pemilih bisa lebih tinggi dibandingkan jumlah penduduk yang tidak wajar,” sebut Najmuddin.
Mengantisipasi kecurangan saat Pemilu, Najmuddin meminta, aparat harus netral dalam Pilpres 2018. Dengan dengan netralitas aparat menjadikan Pilpres 2019 berkualitas. Selain aparat, kata dia, penyelenggara pemilu juga menjaga netralitas dalam pesta demokrasi nanti.
“Untuk pelaksanaan Pilpres yang berkualitas KPU, Bawaslu, dan TNI/Polri harus netral. Sebab kalau sudah netral siapa pun yang menang nanti tidak akan menimbulkan konflik. Namun, kalau TNI/Polri sudah tidak netral tentu akan muncul masalah,” tutur Najmuddin.
Selain itu, sambung Najmuddin, media mesti ikut mengawasi, mengawal, dan menjaga penyelenggaraan Pemilu supaya berjalan aman, damai, berkualitas, dan berintegritas. Maka itu, media harus tetap menjaga independensi dan menyanikan pemberitaan yang berimbang.
“Jika ingin Pilpres berkualitas tentu kita berharap media mengambil peran dalam mewujudkan pemilu damai serta berintegritas,” ujar Najmuddin.
Di sisi lain, Najmuddin menilai, trend sekarang elektabilitas positif mengarah ke Pasangan Calon (Paslon) 02 Prabowo Subianto-Sandi Uno dibandingkan Paslon 01 Jokowi-Ma’ruf Amin. Dia menilai, kenaikan eletabilitas Prabowo-Sandi karena banyak masyarakat yang ingin adanya perubahan di Indonesia.
“Jika dilihat elektabilitas Prabowo-Sandi lebih unggul daripada Jokowi-Ma’ruf Amin. Terbukti dari sejumlah kampanye paslon 02 ini. Selain itu, masyarakat juga sudah cerdas, mereka ingin sebuah perubahan dari sebuah kepemimpinan,” tukas Najmuddin.
Sementara, Ketua Bawaslu Provinsi Sumbar, Surya Efitrimen berharap, semua lembaga pemerintah untuk menjamin netralitas ASN TNI dan Polri selama Pemilu ini. Menurut dia, waktu pelaksanaan Pemilu serentak sudah kian dekat. Dinamika politik yang kian memanas berpotensi melahirkan kecurangan pelaksanaan Pemilu atau ketidaknetralan aparatur negara.
“Kita semua harus menjaga intensitas mengawal proses Pemilu ini supaya dapat melahirkan pemimpin terbaik negeri ini lima tahun ke depan,” ujar Surya Efitrimen. (mil)
Kecurangan Pemilu Bukan Cerita Baru
