JAKARTA, METRO–Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, didapuk menjadi Wakil Kepala Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara yang bertugas mendampingi kementerian, dalam meningkatkan penerimaan negara di berbagai sektor. Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara berada di bawah institusi Polri.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo menyambut baik kehadiran Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara yang digaungi oleh para mantan pegawai KPK. Menurutnya, optimalisasi penerimaan negara sangat erat dengan kerja-kerja pemberantasan korupsi.
“Pertama, selamat untuk teman-teman. Tentunya, upaya optimalisasi penerimaan negara dengan pemberantasan korupsi sangat erat kaitannya,” kata Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin (16/6).
Budi menekankan, sumber-sumber penerimaan negara yang dikelola dengan baik, transparan, akuntable, akan menutup kebocoran-kebocoran dan celah terjadinya korupsi.
“Alhasil pendapatan yang masuk ke kas negara menjadi lebih optimal,” ucap Budi.
Oleh karena itu, terbuka peluang sinergi dan kolaborasi ke depannya. Diharapkan kerja sama dan sinergisitas dapat meningkatkan pemulihan keuangan negara dari praktik korupsi.
“Sehingga upaya pencegahan korupsi maupun optimalisasi penerimaan negara sama-sama berjalan lebih efektif dan memberikan dampak baik yang nyata,” tegasnya.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara. Fokus kerja Satgassus, mendampingi kementerian untuk meningkatkan penerimaan negara dalam berbagai sektor, sehingga mendukung pembangunan pemerintah.
Anggota Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara, Yudi Purnomo Harahap, menyampaikan Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara akan mendampingi kementerian untuk meningkatkan penerimaan negara dalam berbagai sektor sehingga, mampu mendukung Program pembangunan Pemerintah.
Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara dipimpin oleh Herry Muryanto selaku kepala dan Novel Baswedan sebagai Wakil Kepala.
“Dengan beranggotakan mantan Pegawai KPK yang sudah berpengalaman dalam hal menangani kasus korupsi dan ahli dalam tata kelola pemerintahan yang baik, dimana sebelumnya mereka tergabung dalam Satgassus Pencegahan Korupsi, diharapkan mampu mendukung optimalisasi penerimaan negara,” ujar Yudi.
Menurut mantan penyidik KPK ini, selama 6 bulan ini Satgassus telah berkordinasi dengan berbagai kementerian seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan dan Kementerian ESDM.
Termasuk di antaranya, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dimana Satgassus turun langsung melihat situasi lapangan di Pelabuhan di Jawa Timur pada 7-9 Mei 2025 dan Pelabuhan Benoa Bali 11-13 Juni 2025.
“Satgassus berusaha untuk memetakan masalah dan menawarkan serta mengawal solusi agar PNBP di sektor perikanan meningkat,” pungkasnya. (jpg)
