DPRD Padangpanjang Sahkan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024, 5 Fraksi Sampaikan Pendapat Akhir

Pemerintah Daerah un­tuk segera melakukan per­baikan terhadap fasilitas-fasilitas pendukung di Pa­sar Bukit Surungan seperti tempat parkir pengunjung, ke­lancaran bongkar muat, pelayanan persampahan, perbaikan jalan lokasi, toilet dan se­bagainya.

OPD juga diminta men­ciptakan inovasi-inovasi baru agar Kota Padang­panjang tidak hanya men­jadi kota persinggahan tetapi menjadi kota tujuan dengan berbagai daya Ta­rik dari segi Pendidikan, Wisata dan Kuliner.

“Pemerintah harus se­pe­nuhnya bisa menjawab kebutuhan Masyarakat sa­at ini sehingga keberadaan pemerintah lebih dira­sa­kan serta dekat dihati Ma­syarakat” ucap Ketua Frak­si Nasdem tersebut.

Dalam pendapat akhir fraksi, beberapa fraksi me­nekankan pentingnya pe­ningkatan kualitas layanan publik, terutama di sektor kesehatan. DPRD mene­gaskan Pemko agar me­mas­tikan pelayanan di ru­mah sakit dan puskesmas tetap prima, cepat, dan tanggap. Tidak boleh ada lagi keluhan dari masya­rakat terkait bu­ruknya pe­la­yanan maupun kondisi sa­rana dan prasa­rana kes­ehatan yang tidak memadai.

Fraksi-fraksi juga men­dorong Pemko untuk lebih inovatif dalam memba­ngun daya tarik kota. Pa­dangpanjang dinilai tidak boleh hanya menjadi kota persinggahan, melainkan harus bisa menjelma men­jadi kota tujuan berbasis pendidikan, wisata, dan kuliner.

Pemerintah Kota di­minta serius menggali po­ten­si lokal, memperbaiki in­frastruktur, serta mencip­ta­kan solusi konkret terha­dap setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Isu lain yang menjadi sorotan adalah upaya pe­ningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). DPRD me­nilai penting bagi Pemko untuk memaksimalkan se­lu­ruh potensi pendapatan daerah dengan mengop­timalkan kinerja OPD dan melakukan kajian men­dalam terhadap potensi baru yang bisa digarap demi memperkuat keman­dirian fiskal daerah.

DPRD juga mendesak pemerintah daerah ke de­pannya, perencanaan pem­bangunan lebih berorientasi pada kebutuhan nyata ma­syarakat dan pe­nggunaan anggaran yang efisien ser­ta tepat sasaran.

Wako Hendri Arnis da­lam sambutannya me­nyam­­paikan apresiasi yang tinggi kepada DPRD atas proses pembahasan Ran­perda yang berjalan de­ngan kritis, konstruktif, dan penuh tanggung jawab.

Ia menegaskan, selu­ruh masukan dan koreksi dari DPRD akan menjadi pedoman dan peringatan serius bagi Pemko dalam menjalankan roda peme­rintahan ke depan.

“Pemko akan menin­dak­lanjuti semua catatan dan rekomendasi DPRD dengan kerja nyata. Kami tidak ingin sekadar hadir sebagai pelaksana angga­ran, tapi sebagai pelayan masyarakat yang benar-benar menjawab kebutu­han riil warga Padang Pan­jang. Setiap rupiah dalam APBD harus berdampak langsung pada peningka­tan kesejah­te­raan dan ke­majuan kota ini,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia juga me­ne­kankan komitmen Pemko dalam menegakkan prinsip transparansi, akun­tabilitas, dan efisiensi anggaran.

Ia juga berkomitmen untuk menindaklanjuti selu­ruh masukan dan reko­men­dasi yang disampai­kan frak­si-fraksi demi pe­nyeleng­garaan pemerin­tahan yang lebih baik dan berpihak kepada ma­sy­a­rakat.

Rapat kemudian dilan­jutkan dengan penan­data­nganan persetujuan bersa­ma antara DPRD dan Pe­me­rintah Kota, yang dila­kukan Ketua DPRD Imbral, Wakil Ketua, Mardiansyah dan Nurafni Fitri serta dari pihak eksekutif oleh Wali Kota, Hendri Arnis dan Wakil Wali Kota, Allex Saputra. (rmd)