DPRD Padangpanjang Sahkan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024, 5 Fraksi Sampaikan Pendapat Akhir

PADANGPANJANG, METRO–Setelah melalui serangkaian tahapan pembahasan yang intensif, DPRD Kota Padangpanjang menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Penda­patan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Pengesahan ini dilaku­kan dalam Rapat Paripur­na yang digelar pada Sab­tu(14/6). Sebelum disetujui Ranperda menjadi Perda tersebut, DPRD menggelar sidang paripurna penyam­paian pendapat akhir dari 5 fraksi. Yakni, Fraksi PAN diwakili Yandra Yane, Frak­si Gerindra oleh Yudha Prasetya, Fraksi NasDem oleh Robi Zamora, serta Fraksi Demokrat Karya Kebangkitan Bangsa oleh Herman Datuak Batuah menyampaikan sejumlah catatan penting terkait pe­laksanaan APBD.

Paripurna diawali de­ngan penyampaian penda­pat akhir Fraksi PAN yang disampaikan oleh Yandra Yane, menjelaskan bahwa dalam meningkatkan Pen­dapatan Asli Daerah (PAD), perlu dilakukan kajian-ka­jian terhadap potensi baru dengan cara mensiner­gikan seluruh OPD yang terlibat.

Menurut Yandra Yane, Pemerintah Daerah juga harus melakukan evaluasi dan rasionalisasi secara berkala terhadap objek ret­ribusi dan sewa yang ada terhadap peningkatan PAD serta melakukan pen­da­taan terhadap seluruh aset daerah yang dimiliki. Ke­mudian, hasil penda­taan disertai doku­men­nya agar disampaikan kepada DPRD Kota Pa­dang­pan­jang.

“Dokumen ini juga kami butuhkan sebagai bahan pertimbangan dalam pe­nganggarkan dalam pelak­sa­naan kegiatan pengelo­laan aset yang dimiliki Pemko Padangpanjang”, sebut politisi PAN itu.

Sementara pendapat akhir Fraksi Gerindra di­samp­aikan oleh Yudha Pra­setia mengoreksi terkait pelayanan di Rumah Sakit Daerah dan pelayanan kesehatan lainnya.

Kondisi saat ini, dite­mukan kurang terawatnya sarana maupun sarana, politisi partai Gerinda Yu­dha meminta agar segera dilakukan tindakan serta upaya strategis. Pelaya­nan di tingkat kelurahan dan kecamatan hingga OPD pun juga perlu men­jadi perhatian serius.

Terkait proyek pendis­trian kota Padangpanjang, Fraksi Gerindra menyorot banyaknya titik penger/jaan yang selalu berma­salah dan tidak sesuai de­ngan mekanisme yang ada.

“kami berharap ada perbaikan perencanaan yang mengutamakan kebu­tuhan masyarakat dan efi­siensi penggunaan ang­garan yang tepat guna,” ujar Yudha.

Selanjutnya, pendapat akhir Fraksi Demokrat Kar­ya Kebangkitan Bangsa yang disampaikan Her­man, meminta Pemerintah Daerah agar betul-betul serius dalam pemanfaatan asset dan anggaran secara optimal. Pemetaan serta evaluasi program perlu dilakukan dalam penggu­naan anggaran yang tidak efektif dan efisien.

Menyikapi tentang pe­la­ya­nan di RSUD Padang­panjang Fraksi Demokrat Karya Kebangkitan Bangsa meminta inovasi dan du­ku­ngan dari aparatur RSUD sendiri sehingga menum­buhkan keyakinan untuk berobat ke RSUD.

Menyorot angka stunting yang selalu berfluk­tuasi, Fraksi Demokrat Karya Kebangkitan Bangsa meminta Pemda untuk mem­berikan edukasi ke­pada orang tua dengan pola asuh yang benar.

Isu lainnya seperti per­masalahan dalam melaku­kan verifikasi data DTSEN, Fraksi Demokrat Karya Kebangkitan Bangsa me­minta kepada Lurah, TKSK, Pendamping atau pihak terkait agar betul- betul mengawal proses verifi­kasi sehingga sesuai de­ngan kondisi lapangan dan tidak merugikan war­ga masyarakat yang ber­hak untuk masuk DTSEN.

Terkait dengan per­soa­lan SMPB SLTA, Peme­rin­tah Daerah diminta untuk ber­ko­munikasi dan ber­koor­dinasi dengan Dinas Pendi­dikan Provinsi Suma­tera Barat mengingat ada­nya perubahan kuota un­tuk jalur domisili mau­pun jalur lain.

Terakhir, Robi Zamora, ST mewakili Fraksi Nasdem menyampaikan Pemerin­tah Daerah harus memi­kirkan terobosan baru dari tiap-tiap OPD dan PERUS­DA melihat fenomena yang terjadi di Indonesia dan bahkan di Kota Padang Panjang hampir setiap ta­hun ribuan mahasiswa yang lulus, namun lapa­ngan pekerjaan terbatas. Selain itu, Fraksi NasDem kembali meminta