JAKARTA, METRO–Pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, menghebohkan jagat maya sejak beberapa pekan terakhir. Ada dugaan praktik pertambangan itu dilakukan dengan menyalahgunakan izin. Disinyalir izin yang didapatkan pengusaha terhadap pertambangan itu mengandung unsur korupsi.
Lantas, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bergerak cepat dengan membuat kajian terhadap adanya potensi rasuah dalam pertambangan itu. Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan pihaknya telah melakukan kajian terhadap potensi dugaan korupsi terhadap tambang nikel di Raja Ampat.
“Ya sebenarnya kami sudah melakukan kajian. Jadi dari Kedeputian Koordinasi dan Supervisi, itu sudah ada melakukan ya semacam kegiatan di sana, kemudian melihat potensi-potensinya seperti apa gitu,” kata Setyo Budiyanto di Gedung ACLC KPK, Jalan HR Rasuna Said, JaÂkarta Selatan, Jumat (13/6).
Setyo menyatakan pihaknya masih menelaah apakah ada praktik korupsi dalam aktivitas pertambangan di Raja Ampat. Terlebih, belakangan ini menyita perhatian publik, setelah diduga mengakibatkan kerusakan lingkungan di wilayah tersebut.
“Apakah kemudian kajian tersebut memang ada indikasi korupsi? Tentu itu masih menjadi sebuah telaah, dan nanti ada proses yang harus dilewati,” ucap Setyo.
Jenderal polisi bintang tiga itu menyatakan kajian dari potensi dugaan korupsi itu akan diberikan kepada kementerian/lembaga untuk dapat mengantisipasi terjadinya praktik rasuah dari aktivitas pertambangan di Raja Ampat.
“Nah kajian itu ya memang dalam proses dan nanti akan diajukan kepada kementerian/lembaga terkait untuk bisa memitigasi, tapi kemudian keburu bahwa ada permasalahan di sana gitu,” ujar Setyo.
“Namun demikian, nanÂti kami akan detailkan lagi dengan permasalahan yang sudah ada, bahkan sudah ada pencabutan pÂerizinan terhadap beberapa perusahaan nikel di sana, namun tetap kami akan sampaikan ke kementerian terkait, apakah itu di ESDM, Lingkungan Hidup, dan beberapa lagi, termasuk juga pemerintah daerahnya,” imbuhnya. (jpg)
