Fraksi PAN juga menilai masih belum tercapainya target PAD dan menekankan pentingnya upaya lobi ke Pemerintah Pusat guna meningkatkan dana transfer yang cenderung menurun setiap tahun. Dalam aspek belanja daerah, Fraksi PAN mencermati realisasi belanja hanya mencapai 92,94 persen, terutama pada belanja modal gedung, jalan, dan irigasi yang dinilai masih rendah.
PAN mempertanyakan efektivitas anggaran belanja terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta meminta penjelasan atas SiLPA yang tersisa Rp6,4 miliar dari total pembiayaan Rp50 miliar.
Selain itu, Fraksi PAN melihat sejumlah isu strategis seperti tidak adanya data pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kemiskinan dalam laporan, serta permasalahan operasional seperti penurunan kualitas pengelolaan sampah akibat pengurangan tenaga kebersihan. Fraksi Demokrat Karya Kebangkitan Bangsa melalui Ridwansyah mencermati beberapa aspek realisasi APBD 2024 yang dinilai belum optimal.
Di sisi pendapatan, realisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, serta PAD lainnya belum mencapai target, sehingga diminta penjelasan atas penyebabnya.
Fraksi juga menyoroti rendahnya realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah dan meminta optimalisasi pemanfaatan aset daerah agar lebih produktif.
Di sisi belanja, fraksi ini mempertanyakan rendahnya realisasi pada Belanja Hibah, Bantuan Sosial, serta Belanja Modal seperti peralatan, gedung, dan infrastruktur, mengingat kebutuhan di lapangan masih tinggi.
Lebih lanjut, Fraksi tersebut menyampaikan sejumlah usulan dan permintaan penjelasan terkait program-program daerah. Seperti evaluasi pelayanan RSUD, penguatan program Rintisan Sekolah Unggul di SMPN 6, dan inovasi pendidikan untuk memperkuat identitas Padang Panjang sebagai Kota Pendidikan. Fraksi Demokrat Karya Kebangkitan mengamati perlunya evaluasi terhadap program angkutan pelajar gratis, akurasi data bantuan sosial terkait transisi ke Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), serta kesiapan daerah menghadapi dinamika pelaksanaan SPMB tingkat SMA. Fraksinya berharap pemerintah memberikan langkah konkret atas persoalan-persoalan tersebut demi peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. (rmd)
