Karena itu, Puan meminta pemerintah bertindak tegas terhadap praktik ilegal tersebut. Ia mendesak adanya reformasi total dalam pengawasan LPG subsidi, termasuk pemanfaatan teknologi pelacakan, dan transparansi data distribusi hingga tingkat pengecer.
“Penegak hukum harus tegas dalam mengusut kasus ini,” tegas Puan.
Lebih lanjut, Ketua DPP PDIP itu mendorong pembentukan satuan tugas lintas kementerian, yang bisa merespons cepat dugaan penyimpangan program gas bersubsidi tersebut. Ia tak menginginkan, praktik-praktik nakal pengoplosan gas bersubdisi terus terjadi di Tanah Air.
“Negara tidak boleh kalah dari pihak-pihak yang mengancam keselamatan warga dan mengambil hak-hak rakyat yang memang berhak mendapatkan subsidi,” pungkasnya. (jpg)
Laman 2 dari 2
