Sedangkan Kelompok Pendapatan Transfer mengalami kenaikan Rp819.701.133 atau naik 0,18% dari angka Rp459.978.563.000 menjadi Rp460.798.264.133. “Keseluruhan perubahan Belanja Daerah 2025 mengalami penurunan Rp17.664.499.044,06 dari Rp597.656.518.317 pada APBD Murni 2025 menjadi Rp.579.992.019.272,94 pada Perubahan APBD 2025. Pengurangan belanja ini adalah untuk menyesuaikan dengan target pendapatan dan asumsi SiLPA sesuai LKPD 2024. Pengurangaan terjadi pada Belanja Pegawai, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial,” jelas Wawako Allex.
Belanja Barang dan Jasa bertambah Rp116.687.045 atau naik 0,05% dari semula Rp236.795.964.070 menjadi Rp236.912.651.115 setelah perubahan.
Sedangkan pada kelompok Belanja Modal mengalami peningkatan Rp23.443.190.833 atau 51,49% yaitu dari Rp45.532.497.766 sebelum perubahan menjadi Rp68.975.688.599 setelah perubahan.
Kelompok Belanja Tidak Terduga bertambah Rp500 juta atau 50,00% dari semula Rp1 miliar menjadi Rp1,5 miliar setelah perubahan.
“Pada perubahan APBD ini terdapat pengalokasian Belanja Transfer Rp600 juta dari sebelumnya tidak ada pada APBD Murni 2025, yang direncanakan dilaksanakan berupa Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat,” ungkapnya lagi.
Allex juga berharap dalam rangka penyempurnaan kedua dokumen tersebut, baik itu menyangkut dengan Perubahan Kebijakan Umum APBD maupun Perubahan PPAS 2025 tentunya perlu dibahas lebih lanjut sesuai dengan tahapan dan jadwal yang disepakati. “Mudah-mudahan dengan prinsip kebersamaan dan kemitraan, prosesnya dapat berjalan lancar, sehingga dapat ditetapkan menjadi Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota dan DPRD Padang Panjang,” ungkapnya. Ikut hadir Forkopimda, Sekretaris Daerah Kota, Sonny Budaya Putra, kepala OPD. (rmd)
