SOLOK/SOLSEL

Rapat Pengelolaan Barang Milik Negara, Ketua Bawaslu: Pentingnya Pengelolaan BMN

0
×

Rapat Pengelolaan Barang Milik Negara, Ketua Bawaslu: Pentingnya Pengelolaan BMN

Sebarkan artikel ini
RAPAT PENGELOLAAN ASET— Bawaslu Kabupaten Solok melaksanakan rapat terkait pengelolaan aset.

SOLOK, METRO–Ketua Bawaslu Kabupaten Solok, Titony Tanjung menyampaikan pentingnya pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang ada di lembaga Bawaslu Kabupaten Solok sebagai pertanggungjawaban lembaga. Dan aset tersebut harus disesuaikan pengelolaannya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan segala aset kepada negara.

Hal ini disampaikan Ketua Bawaslu Kabupaten Solok, Titony Tanjung dalam Rapat Pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Bawaslu Kabupaten Solok, Selasa (10/6).

Titony Tanjung berharap setelah dilaksanakannya rapat pengelolaan barang milik negara ini, petugas akan lebih mengetahui dan dapat diimplementasikan dalam tugas-tugas kerja di kantor Bawaslu Kabupaten Solok.

“Kita juga perlu mendata terkait kondisi aset yang dimiliki sehingga aset – aset tersebut dapat di hapus sesuai dengan kondisi aset yang ada. Disini kita perlu rujukan terkait aturan yang ada sehingga tidak menimbulkan persoalan dikemudian hari,” ujarnya.

Kegiatan rapat pengelolaan barang milik negara juga dihadiri oleh dan komisioner Bawaslu Kabupaten Solok Haferizon dan Ir. Gadis beserta Sekretariat dan menghadirkan Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumbar, Taufik.

Taufik menilai, dengan adanya kegiatan rapat ini menunjukan ada rasa peduli Bawaslu Kabupaten Solok terkait pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan aset milik negara.

Menurutnya, Bawaslu pro­vinsi Sumbar berencana akan melakukan penghapusan aset. Karena terhadap nilai aset ada batasan nilai ekonomisnya selain kondisi aset tersebut.

“Jadi aset yang telah melampaui batas nilai ekonomisnya dapat diusulkan untuk penghapusan. Biasanya nilai ekonomis aset dapat ditentukan dari usia pemakaian aset tersebut,” jelasnya.

Ke depan pengelolaan, pemantauan dan penertiban terhadap  penggunaan barang milik negara yang baik diperlukan untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang milik negara. (vko)