Meski demikian, Jokowi memastikan dirinya tidak sakit hati dengan sikap para purnawirawan TNI. Ia pun menegaskan, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia satu paket, sehin gga menjadi satu kesatuan.
“Pemilihan presiden kemarin kan satu paket, bukan sendiri-sendiri, kayak di Filipina itu sendiri-sendiri. Di kita ini kan satu paket. Jadi tidak bisa menerima undangan tapi tidak menerima undangan. Ya memang mekanismenya seperti itu,” ucapnya.
Lebih lanjut, Jokowi menekankan pemakzulan bisa dikehendaki jika pemimpin negara mempunyai kesalahan fatal, seperti melakukan praktik korupsi.
“Jadi sekali lagi sistem ketatanegaraan kita memiliki mekanisme yang harus diikuti. Pemakzulan itu harus presiden atau wakil presiden misalnya korupsi atau melakukan perbuatan tercela atau melakukan pelanggaran berat itu baru,” pungkasnya. (jpg)
