SOLO, METRO–Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) merespons isu pemakzulan terhadap putranya, Gibran Rakabuming Raka yang menjabat sebagai Wakil Presiden (Wapres). Isu pemakzulan itu mengemuka setelah DPR RI dan MPR RI menerima surat dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI.
Menurutnya, surat dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI merupakan bagian dari sebuah negara demokrasi.
“Bahwa ada yang menyurati seperti itu, yaitu dinamika demokrasi kita. Biasa saja, biasa. Dinamika demokrasi kan ya seperti itu. Biasa saja,” kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Jumat (6/6).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan, Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan. Karena itu, seharusnya bisa mengikuti proses bernegara dengan baik.
“Negara ini kan negara besar yang memiliki sistem ketatanegaraan. Ya, diikuti saja prosesnya sesuai sistem ketatanegaraan kita,” tegasnya.
Meski demikian, Jokowi memastikan dirinya tidak sakit hati dengan sikap para purnawirawan TNI. Ia pun menegaskan, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia satu paket, sehin gga menjadi satu kesatuan.
“Pemilihan presiden kemarin kan satu paket, bukan sendiri-sendiri, kayak di Filipina itu sendiri-sendiri. Di kita ini kan satu paket. Jadi tidak bisa menerima undangan tapi tidak menerima undangan. Ya memang mekanismenya seperti itu,” ucapnya.
Lebih lanjut, Jokowi menekankan pemakzulan bisa dikehendaki jika pemimpin negara mempunyai kesalahan fatal, seperti melakukan praktik korupsi.
“Jadi sekali lagi sistem ketatanegaraan kita memiliki mekanisme yang harus diikuti. Pemakzulan itu harus presiden atau wakil presiden misalnya korupsi atau melakukan perbuatan tercela atau melakukan pelanggaran berat itu baru,” pungkasnya. (jpg)
