Selain itu, tim juga menemukan beberapa permasalahan teknis, seperti Nomor Objek Pajak (NOP) yang tercatat ganda, NOP milik fasilitas umum, serta NOP yang tidak memiliki objek pajak yang jelas. “Seluruh temuan ini akan ditindaklanjuti secara sistematis agar tidak menjadi hambatan dalam pencapaian target,” tegasnya.
Hasil dari kegiatan monitoring ini akan dituangkan dalam Laporan Monitoring dan Evaluasi PBB P2, yang akan menjadi dasar bagi Bapenda Agam dalam menyusun langkah-langkah perbaikan di tingkat nagari.
Endrimelson optimistis bahwa dengan komitmen dan kerja sama semua pihak, penerimaan dari sektor PBB P2 akan meningkat dan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah.
“Melalui kegiatan ini, kita bisa memetakan langsung kendala di lapangan. Semua temuan akan segera ditindaklanjuti agar target capaian PBB P2 dapat tercapai sesuai rencana,” pungkasnya. (pry)
