SUDIRMAN, METRO – Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) akan mendukung KPU dan Bawaslu untuk menjadi penyelenggara pemilu yang terpercaya. Tantangan terbesarnya adalah memastikan penyelengara melakukan tugas secara profesional dan independen, serta melawan hoaks yang berkembang dalam masyarakat.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Presedium Nasional JaDI, Sigit Pamungkas usai melantik Presedium JaDI Sumbar periode 2019-2024 di Auditorium RRI Padang, Senin (8/4). Ia mengatakan, dengan memastikan penyelenggaraan pemilu yang mengerjakan tugas dengan profesional dan independen, sehingga kerjanya bisa terukur.
“Kami juga melawan hoaks yang beredar di masyarakat. Hoaks ini meyerang KPU secara sistematis dipublikasi dengan sedemikian rupa sehingga berusaha merusak legitimasi KPU. Itulah yang menjadi fokus JaDI untuk saat ini dalam pengawalan pemilu,” katanya.
Lebih rinci ia menyampaikan, ada dua hal yang dilakukan oleh JaDI untuk menepis hoaks dengan cara membantu memberikan informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat.
”Salah satu alasannya hoaks itu dipercaya oleh masyarakat adalah masyarakat tidak memiliki filter informasi terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Untuk itu, kami akan memberikan informasi tersebut kepada masyarakat dengan cara memberikan seminar-seminar dan sebagainya tentang informasi pemilu,” kata Sigit yang juga merupakan mantan Komisioner KPU RI itu.
Tidak hanya itu sebutnya, JaDI juga akan memberikan saran atau masukan kepada penyelenggara pemilu bagaimana sebuah hoaks itu harus direspon. Seperti, apakah sebuah hoaks itu harus dilaporkan pada pihak kepolisian atau tidak.
“Hoaks itu harus dilawan, apakah itu dengan cara menempuh jalur hukum, atau dengan cara konferensi pers dan memberitahukan tahapan-tahapan apa yang sebenarnya sedang dilakukan penyelengara pemilu itu sendiri,” katanya.
Selain itu, kata Sigit, JaDI juga akan memantau dan mempublis hasil Pemilu di TPS dengan cara memoto C1 dan mengaploadnya pada website yang telah kami sediakan. “Nanti tim kami akan mengupload hasil pemilu di TPS dan itu bisa diakses oleh semua orang untuk melihat hasil Pemilu,” katanya.
Sementara, Koordinator Presidium JaDI Sumbar, Muhammad Mufti Syarfie yang diamanahkan sebagai ketua mengatakan, JaDI ini merupakan suatu wadah lembaga pemantau pemilu, yang di dalamnya berkumpul para alumni penyelengggara pemilu.
“Peran JaDI disini untuk memberikan dukungan, advokasi dan sharing pengalaman kepada penyelenggara pemilu yang masih aktif, karena di setiap pelaksanaan pemilu akan selalu muncul masalah. Nah, peran JaDI disini dibutuhkan untuk sharing pengalaman,” kata Mufti
Komisioner KPU Sumbar 15 tahun itu mengatakan investasi bagi penyelenggaran pemilu cukup besar disumbangkan Ranah Minang bagi nilai-nilai demokrasi bagi negara ini.
“Sebanyak 114 orang yang tercatat mendedikasikan diri sebagai penyelenggara pemilu (KPU) di Sumbar. Itu belum termasuk penyelenggara dari pihak pengawas pemilu. Nah, mereka yang belum bergabung dengan JaDI Sumbar ini, nantinya kami harapkan bisa ikut serta bergabung dalam JaDI ini,” katanya.
Ia menyampaikan, JaDI ini merupakan rumah penjaga komitmen, demokrasi karena bagi yang tidak mungkin lagi mantan penyelenggara pemilu bisa berkiprah melalui JaDI yang juga menjadi wadah peningkatan kapasitas pemerhati nilai demokrasi.
“Sempat muncul beragam pendapat yang beredar luas di masyarakat mengenai terbentuknya lembaga ini, dan mengharapkan JaDI ini bisa menimbulkan lagi semangat demokrasi di Sumbar dan di negara ini,” katanya.
Ketua KPU Sumbar, Amnasmen mengharapkan JaDI Sumbar ini bisa ikut membangun demokrasi yang lebih subtansi di Sumbar ini.
“Kita berharap JaDI bisa memberikan gagasan bagus dan solulsi yang brilian demi mewujudkan pemilu yang baik di Sumbar. Kami sebagai menyelengara menerima dengan baik-masukan dari JaDI,” katanya. (heu)
