“Serta optimalisasi pesantren agar mampu bersaing dengan lembaga nasional seperti Gontor. Transportasi dan jalur penyelamat untuk wilayah rawan seperti Silaing akan jadi prioritas. Penanganan sampah dilakukan secara komprehensif dan berbasis kinerja daerah. Komitmen menjadikan Padang Panjang sebagai Smart City Sumatera Barat,” ungkapnya.
Mahyeldi juga ingin Padang Panjang menjadi percontohan kota kecil yang efisien, nyaman, dan unggul dalam pendidikan serta pelayanan publik.
Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat langsung menanggapi berbagai usulan strategis yang disampaikan Wako Hendri.
Dari Dinas Pendidikan menyebutkan, dua unit Ruang Kelas Baru (RKB) untuk SMAN 1 dan SMAN 2 Padang Panjang telah dianggarkan dalam APBD 2025. Jika pengembangan di lokasi eksisting tidak memungkinkan, maka Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) akan diprioritaskan sebagai alternatif.
Sementara itu, Dinas BMCKTR menilai keberadaan exit toll di Padang Panjang sangat krusial karena posisi jalur alternatif sejajar dengan trase tol Sumbar. Dinas Lingkungan Hidup menekankan pentingnya edukasi pemilahan sampah dari sumber dan penerapan teknologi pengolahan yang efektif.
Dari sektor peternakan, Padang Panjang mendapat komitmen untuk mengoptimalkan kembali sentra sapi perah, termasuk alokasi dari 1.000 ekor sapi bantuan Pemprov. Kanwil Perbendaharaan turut menyoroti perlunya efisiensi belanja pegawai dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sementara itu, Anggota DPRD Sumbar, Erick Hamdani mendorong percepatan pembangunan sekolah unggul, pengadaan mesin pengolahan sampah, dan realisasi exit toll sebagai kebutuhan mendesak kota. (rmd)
