Pengelolaan tambang selama ini identik dengan hal negatif. Seperti merusak lingkungan, korupsi, dan sejenisnya. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ulil Abshar Abdalla mengingatkan bagi warga NU yang ikut kelola tambang harus bisa menjaga amanah.
“Saya sudah laporkan seluruh gerakan dan perkembangan APWNU kepada Ketum PBNU,” kata Ulil saat menghadiri perayaan HUT ke-1 Asosiasi Pertambangan Warga Nusantara (APWNU) di Jakarta (29/5) malam.
Dia mengatakan APWNU adalah organisasi independen, bukan bagian dari struktur PBNU. Namun karena ada NU-nya di dalam singkatan nama lembaga itu, maka ada ikatan moral dalam menjalankan organisasi.
Dia mengatakan meskipun APWNU bukan bagian dari PBNU, tetapi orang-orang di dalamnya adalah warga NU. “Saya ingatkan huruf NU di APWNU itu bisa membuat kuwalat,” tuturnya.
Dia menambahkan jika ada anggota APWNU yang main-main atau tidak amanah dalam mengelola tambang, bisa kuwalat atau tidak membawa berkah. Para pengusaha tambang yang berlatar belakang NU merupakan bagian dari kebijakan inklusif pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam.
Disinggung mengenai keterkaitan dengan konsesi yang dikelola PBNU, dia menegaskan APWNU tidak terkait dengan tambang dikelola oleh PBNU. “Ini usaha yang berdiri sendiri. Jadi tidak ada sangkut-pautnya dengan konsesi tambang milik PBNU. Mereka bukan mengatasnamakan PBNU, hanya berlatar belakang NU,” jelas Ulil.
Acara perayaan ulang tahun pertama itu juga dihadiri Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria. Pada kesempatan itu, dia mengingatkan hampir semua pertambangan berada di desa, tetapi belum semua membawa kesejahteraan bagi warga desa.
Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, selama ini manfaat kegiatan pertambangan dinikmati segelintir orang. “Masyarakat desa yang di sana, tidak ikut menikmati adanya tambang,” katanya. Bahkan banyak keluhan jalan jadi rusak, pencemaran lingkungan, dan dampak negatif lainnya.
Riza berpesan supaya keberadaan tambang di desa-desa membawa manfaat bagi warga desa. Pasalnya masih banyak desa yang berstatus tertinggal, bahkan sangat tertinggal. Dia menjelaskan di Indonesia ada 75 ribu desa lebih.
“Masih ada 10 ribuan desa yang tergolong tertinggal dan sangat tertinggal,” katanya. Kemudian masih ada 22 ribuan desa yang belum teraliri listrik. Lalu ada 10 ribuan desa yang belum menikmati akses internet. Belum lagi masalah infrastruktur, yang banyak dikeluhkan warga desa.
Dalam kesempatan yang sama Sekjen APWNU Joko Supriyanto mengatakan, selama ini mereka memberikan perhatian lebih kepada warga desa. Khususnya yang berada di area pertambangan. Saat ini anggota APWNU memiliki 100 titik tambang di penjuru Indonesia.
Dia mengakui selama ini ada kesan pengusaha tambang berjarak dengan warga desa setempat. Sementara mereka menjaga hubungan dekat dengan masyarakat desa. “Kami belum nambang, sudah tahilan dengan warga. Sudah makan bersama dengan warga,” katanya.
Joko menjelaskan setiap pertemuan dengan warga desa, selalu mendengar aspirasi mereka. Misalnya warga desa ingin dilibatkan untuk penyediaan katering pekerja tambang. Ada juga warga desa yang ingin dilibatkan pengangkutan material tambang. Permintaan tersebut diakomodir, untuk kesejahteraan warga desa setempat. (jpc)
