AGAM/BUKITTINGGI

Pemkab Agam Bentuk Satgas Terpadu, Atasi Premanisme dan Ormas Bermasalah

0
×

Pemkab Agam Bentuk Satgas Terpadu, Atasi Premanisme dan Ormas Bermasalah

Sebarkan artikel ini
RAPAT KOORDINASI— Pemkab Agam menggelar rapat koordinasi pembentukan Satgas Terpadu penangana premanisme dan ormas bermasalah, di Rumah Dinas Bupati Agam, Senin (26/5).

AGAM, METRO–Dalam rangka menciptakan situasi daerah yang aman, tertib, dan mendukung iklim investasi, Pemerintah Kabupaten Agam menggelar rapat koordinasi pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Penanganan Premanisme dan Organisasi Kema­sya­rakatan (Ormas) berma­salah. Rapat berlangsung di Rumah Dinas Bupati Agam, Padang Baru, Lubuk Basung, Senin (26/5).

Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Agam, Ir. H. Benni Warlis, MM, Dt. Tan Batuah, dan dihadiri oleh Wakil Bupati Muhammad Iqbal, SE, M.Com, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah Drs. Edi Busti, M.Si, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Bupati Benni Warlis me­negaskan bahwa pembentukan Satgas ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Kementerian Da­lam Negeri, yang mendorong pemerintah daerah mengambil langkah konkret untuk menangani premanisme dan aktivitas ormas yang meresahkan masya­rakat serta menghambat laju perekonomian.

“Satgas ini bukan sekadar simbol, tapi forum kerja nyata antar lembaga. Kita butuh kolaborasi lintas sektor, melibatkan masya­rakat, dan tetap berpijak pada nilai-nilai kearifan lokal,” ujar Bupati.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa keberadaan Satgas Terpadu akan menjadi instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan program strategis daerah, dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ko­ordinasi dan evaluasi ber­kala dinilai penting agar potensi gangguan dapat diantisipasi sejak dini.

“Kita ingin masyarakat merasa aman, dunia usaha berkembang, dan pembangunan berjalan lancar tanpa hambatan,” tambahnya.

Kapolres Agam dan Kapolresta Bukittinggi turut menyampaikan paparan mengenai sejumlah titik rawan di wilayah Kabupaten Agam yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan. Keduanya menekankan pentingnya sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat dalam menciptakan lingku­ngan yang kondusif.

Menariknya, dalam rapat tersebut juga dibahas arah pembangunan jangka menengah Kabupaten Agam, khususnya di sektor pertanian. Kepala Dinas Pertanian Agam, Arif Restu, memaparkan program unggulan 2025–2030, termasuk Program Sawah Pokok Murah (SPM) yang bertujuan memperkuat ketahanan pangan, mening­katkan produktivitas lahan, serta mengintegrasikan sektor pertanian dengan industri dan pariwisata.

“Pertanian akan menjadi motor penggerak eko­nomi lokal. Fokus kami adalah meningkatkan nilai tambah produk dan memperkuat kelembagaan petani secara berkelanjutan,” ujarnya.

Pembentukan Satgas Terpadu ini menjadi bukti nyata komitmen Pemkab Agam dalam menciptakan daerah yang aman, ramah investasi, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Langkah ini diharapkan mampu menjawab tantangan keamanan serta membuka ruang pertumbuhan ekonomi yang lebih luas bagi ma­syarakat. (pry)