“Negara ini konsepnya NKRI. Seluruh kekayaan negara dibawa ke pusat untuk didistribusikan ke seluruh daerah. Kecuali kalau kita mau federal. Konsepnya memang seperti itu. Itu adalah implikasi kita membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia,” jelasnya.
Meski demikian, Deddy mengingatkan bukan berarti para legislator di daerah tak boleh bicara dan kritis. Menurutnya, Sikap kritis harus tetap disuarakan.
“Saya ditunjuk jadi anggota DPR hampir setiap kali bicara keadilan terutama di Kalimantan. Kita (DPRD Kalimantan) juga harus seperti itu. Dalam bentuk yang paling konkret, yaitu perda. Itu harus kita lakukan,” ujar Deddy.
Lebih jauh, Deddy juga meminta agar wakil rakyat DPRD dari Kalimantan Barat dari PDIP untuk menanamkan pemahaman yang luas tentang warisan pengetahuan tradisional, khusunya peninggalan nenek moyang yang sudah ribuan tahun. Ia menekankan, ada banyak kampung-kampung tradisional yang khas, flora dan fauna, tanaman yang bisa jadi obat.
“Cari orang tua yang masih mengerti, videokan. Nanti kita bisa bikin buku, bisa kita sebarkan ke mana-mana, sekaligus kalau perlu dipaketkan. Konkret,” pungkasnya. (*)
