PASBAR, METRO–Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua P2TP2A Kabupaten Pasaman Barat, Ny. Sifrowati Yulianto, menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pernyataan itu disampaikannya saat membuka kegiatan Penggerakan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Anak, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), dan Perkawinan Anak di Aula Kantor Camat Kinali, Kamis (22/5).
Menurut Ny. Sifrowati Yulianto, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Pasaman Barat mengalami peningkatan signifikan.
Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) serta laporan masyarakat ke P2TP2A dan UPTD PPA, sepanjang 2024 tercatat 99 kasus. Dari jumlah tersebut, 20 kasus menimpa perempuan dan 79 kasus menimpa anak. Sementara itu, hingga April 2025, telah terdata 32 kasus baru.
“Jenis kekerasannya beragam, mulai dari kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, hingga kekerasan ekonomi,” ujarnya.
Ia menambahkan, dampak kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis, seperti trauma berkepanjangan, gangguan mental, ketakutan, dan perasaan tidak berharga. Bahkan, tidak sedikit korban yang nekat mengakhiri hidupnya.
Untuk itu, Ny. Sifrowati Yulianto mengajak seluruh pihak untuk membangun sinergi, mulai dari keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi masyarakat, hingga lembaga pemerintah dan nonpemerintah di tingkat nagari, kecamatan, dan kabupaten.
Ia juga menyampaikan sejumlah strategi pemerintah dalam pencegahan kekerasan, di antaranya penguatan peran kader di tingkat nagari seperti TP PKK dan aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), pelibatan lembaga pendidikan sebagai pelindung anak, serta peningkatan peran dalam penanganan kasus TPPO, ABH, dan perkawinan anak.
Selain itu, kolaborasi juga akan diperluas dengan forum anak, bundo kanduang, lembaga adat, jorong, pemuda, kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), remaja masjid, serta lintas sektor terkait.
Pemerintah daerah juga mendorong digitalisasi layanan informasi dan konsultasi, serta menggencarkan kampanye “Pasaman Barat Nol Kekerasan.”
“Melindungi perempuan dan anak bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga panggilan kemanusiaan. Jangan biarkan satu anak pun tumbuh dalam ketakutan, atau satu ibu pun hidup dalam luka yang disembunyikan. Mari kita perkuat peran P2TP2A sebagai pusat edukasi dan benteng pencegahan kekerasan,” tutupnya. (end)
