Ia juga menekankan perlunya transparansi dan kepastian hukum dalam proses perizinan agar para investor merasa aman dan nyaman berinvestasi di Kabupaten Solok. Selain itu, aspek keberlanjutan lingkungan juga harus menjadi perhatian utama dalam pengembangan destinasi wisata.
Rapat ini menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, diantaranya penyusunan peta investasi wisata berbasis potensi lokal, digitalisasi layanan perizinan, serta percepatan revisi regulasi yang dianggap tidak relevan dengan perkembangan terkini.
Wabup berharap, melalui rakor ini arah kebijakan investasi pariwisata ke depan semakin terstruktur dan memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. (vko)
