“Grup ini bukan hanya menyimpan konten, tetapi mempublikasikan, membicarakan, bahkan mengekspose foto-foto anak dengan kecenderungan seksual menyimpang. Ini sudah masuk wilayah pidana. Kami mendesak agar pelaku diproses hukum berdasarkan UU Perlindungan Anak dan maupun UU ITE,” tegas Kawiyan.
“Kami juga berpihak penuh pada korban. Anak-anak yang menjadi objek eksploitasi seksual ini harus mendapat perlindungan hukum, pendampingan psikososial, dan pemulihan menyeluruh, bukan malah disalahkan atau distigmatisasi,” imbuh dia.
Sementara itu, KPAI juga menekankan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak harus segera diimplementasikan oleh seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), termasuk platform media sosial.
“Kasus ini harus menjadi alarm besar bahwa sistem perlindungan anak di ruang digital masih sangat lemah. Tidak ada ruang untuk pembiaran. Ini saatnya negara membuktikan bahwa keselamatan anak-anak lebih utama dari algoritma, trafik, dan keuntungan digital,” tegas Kawiyan. (jpg)
