Ketua DPRD Kota Bukittinggi, H. Syaiful Efendi, juga mengingatkan pentingnya perencanaan yang realistis demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Bappeda Sumbar, Medi Iswandi, memberi catatan agar penganggaran dilakukan secara optimal. Ia mengingatkan agar tidak terjadi situasi “bareh habih samba ndak lamak” perumpamaan Minang yang menggambarkan pengeluaran besar tapi hasilnya tidak memuaskan.
Senada, Kepala KPPN Bukittinggi Khairil Indra menegaskan pentingnya penertiban administrasi perpajakan di lingkungan OPD. Jika tidak segera diselesaikan, tunggakan pajak bisa menghambat penyaluran dana dari pemerintah pusat.
Berdasarkan data, belanja pegawai Kota Bukittinggi saat ini tercatat mencapai Rp137,49 miliar atau 50,91% dari total anggaran, jauh melebihi batas ideal sebesar 30%. Sementara itu, belanja infrastruktur hanya 23,68% atau Rp106,13 miliar, padahal idealnya mencapai 40%.
Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bukittinggi tahun 2025 diproyeksikan mencapai 77,19%, mencerminkan tantangan sekaligus peluang untuk terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tahun-tahun mendatang. (pry)
