PDG.PANJANG, METRO–Pemerintah Kota (Pemko) Padangpanjang kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Wilayah Provinsi Sumatra Barat. Wali Kota Padangpanjang H Hendri Arnis, BSBA mengungkapkan WTP ke-9 kali itu didapat secara berturut- turut, sekaligus memberi bukti wujud dari Pemerintahan yang Akuntabel yang dikelola secara profesional.
Pada WTP ke-9 tersebut, Kepala Perwakilan BPK Sumbar, Sudarminto Eko Putra menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD 2024 kepada Pemko Padangpanjang yang diterima Wali Kota, Hendri Arnis, dan Ketua DPRD, Imbral, Senin (19/5) di Kantor BPK Sumbar. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara LHP LKPD 2025.
Sudarminto mengatakan, Padangpanjang berhasil meraih Opini WTP berdasarkan penilaian LKPD 2024 yang menyatakan laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
Atas capaian Pemerintah Kota Padangpanjang, Sudarminto mengapresiasi kota yang bertajuk “Serambi Mekah” itu berhasil mendapat predikat WTP untuk kesembilan kalinya secara berturut.
Sementara itu, dengan kembalinya mendapatkan predikat WTP, Wako Hendri menyampaikan, ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam mengelola pemerintahan yang akuntabel, profesional dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Alhamdulillah. Predikat WTP kesembilan kalinya ini, bentuk komitmen Pemerintah Kota bersama DPRD untuk menjunjung tinggi asas Kota Padangpanjang Cerdas dan Berintegritas,” tegasnya.
Wako Hendri Arnis mengatakan, apapun catatan dari hasil pemeriksaan akan segera ditindaklanjuti dengan harapan Pemerintah Kota akan jauh lebih baik lagi. Baik dalam inovasi, prestasi maupun akuntabilitasnya.
Hendri juga mengucapkan terima kasih berkat kerja sama tim dalam penyusunan laporan keuangan, baik itu tim pengelola keuangan maupun dari OPD dan juga Inspektorat.
“Kita sudah mendapatkan opini WTP untuk penyusunan laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya dan saat ini kita kembali menerima piagam penghargaan WTP, pencapaian WTP dari Kementerian Keuangan. Dan ini merupakan yang ke-9 kalinya kita mendapatkan opini WTP berturut-turut,” terangnya.
Namun demikian, dikatakannya, untuk ke depan perlu menetapkan rencana-rencana strategis untuk penyusunan laporan keuangan ini. Di antaranya menindaklanjuti temuan-temuan BPK tahun sebelumnya.
“Jadi temuan-temuan BPK itu kita tindaklanjuti, kita clear-kan sehingga tidak ada lagi temuan berulang. Kemudian kita upayakan mempercepat penyelesaian permasalahan aset daerah. Ini yang menjadi temuan BPK dalam setiap tahunnya,” pungkasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Imbral mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada BPK terkhusus tim pemeriksa yang datang langsung ke Padangpanjang. Berkat kerja sama dan komunikasi yang baik Padangpanjang kembali menerima WTP.
“Ke depannya kita bersama-sama akan berusaha kembali untuk menjadi lebih baik. Predikat WTP ini menjadi hadiah terbaik yang kami terima,” sebutnya.
Sementara itu, Kepala BPKD, Winarno mengatakan, WTP untuk kesembilan ini adalah semacam cambuk atau motivasi untuk meningkatkan kinerja sesuai yang diamanatkan negara dan masyarakat. Memang, di sektor sistem pengelolaan keuangan negara ini bagian keuangan sangat dituntut ekstra hati-hati dalam bekerja.
“Alhamdulillah, berkat koordinasi yang baik antar-OPD, sistem pengelolaan keuangan kita dapat berjalan baik sesuai aturan,” terang Winarno.
Terpisah Wakil Wali Kota Padangpanjang Allex Saputra mengatakan mengantongi Predikat WTP tersebut telah menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah atau entitas publik lainnya disusun dengan transparan dan akurat.
“Predikat WTP juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki akuntabilitas yang tinggi dalam pengelolaan keuangan juga kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku,” ungkap Wawako Allex Saputra.
Dikatakan Allex Saputra, melalui Predikat mampu meningkatkan kepercayaan publik dalam pengelolaan keuangan daerah. (rmd)
