Audiensi yang dipimpin Ketua Umum HMI Dharmasraya, Nanda Arfalia Putra, itu berlangsung hangat namun penuh tekanan. Dalam forum tersebut, Nanda bersama puluhan kader menyuarakan keresahan mereka atas dugaan praktik tidak transparan yang terjadi dalam pelaksanaan pelatihan dan uji kompetensi guru yang dikelola oleh Kemenag.
“Kami tidak sedang mencari sensasi, kami hanya ingin kejelasan. Anggaran itu uang rakyat. Maka sudah seharusnya penggunaannya juga terbuka untuk rakyat,” tegas Nanda kepada jajaran pejabat Kemenag Dharmasraya.
Menurutnya, berdasarkan Permenag RI Nomor 25 Tahun 2025, Kemenag memiliki tanggung jawab penuh dalam membina pendidikan madrasah, pesantren, dan lembaga keagamaan lainnya. Karena itu, pengelolaan anggaran di dalamnya haruslah sesuai aturan dan transparan.
Tak hanya itu, HMI juga menyoroti sikap lamban Kemenag dalam menangani isu toleransi, seperti kasus pembongkaran rumah ibadah yang sempat mencuat di PT SAK beberapa bulan lalu.
“Sebagai lembaga keagamaan, Kemenag seharusnya berdiri paling depan dalam urusan menjaga harmoni dan toleransi umat,” sambungnya.
Dalam audiensi tersebut, HMI Dharmasraya menyampaikan empat tuntutan utama, pertama keterbukaan informasi anggaran pelatihan dan uji kompetensi guru madrasah dan pesantren. Meminta publikasi resmi terkait hal tersebut dalam waktu 1×24 jam melalui media massa.
Ancaman aksi turun ke jalan dengan jumlah massa yang lebih besar bila tuntutan diabaikan, serta akan melaporkan ke pihak Kejaksaan jika ditemukan indikasi penyelewengan atau kerugian negara. Terakhir, HMI juga minta kejaksaan Negeri (Kejari) Dharmasraya untuk segera Audit penggunaan anggaran di Kemenag Dharmasraya. (cr1)
