SOLOK/SOLSEL

Audiensi Bersama Tokoh Masyarakat Lembah Gumanti, Pengembangan Pasar Alahan Panjang dan Penertiban Bangli Dibahas

0
×

Audiensi Bersama Tokoh Masyarakat Lembah Gumanti, Pengembangan Pasar Alahan Panjang dan Penertiban Bangli Dibahas

Sebarkan artikel ini
SAMPAIKAN ASPIRASI— Salah seorang tokoh masyarakat Lembah Gumanti, menyampaikan berbagai persoalan dalam audiensi dengan Bupati Solok Jon Firman Pandu, di ruang kerja bupati.

SOLOK, METRO–Bupati Solok Jon Firman Pandu, menggelar audiensi bersama tokoh-tokoh masyarakat Lembah Gumanti, Kabupaten Solok. Dalam audiensi itu, ma­syarakat menyampaikan dua isu utama yang menjadi perhatian mereka, yakni pengelolaan dan pe­ngembangan Pasar Alahan Panjang, serta penertiban bangunan liar di kawasan pinggir jalan nasional yang melintasi tepian Danau Diatas.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Solok Jon Firman Pandu menyatakan bahwa pemerintah daerah telah melakukan pemba­hasan awal terkait rencana pengembangan Pasar Alahan Panjang. Ia menyebut bahwa pada prinsipnya pemerintah mendukung penuh upaya tersebut.

Namun lanjutnya, perlu dilakukan kajian lebih lanjut agar anggaran yang digunakan dapat membe­rikan hasil maksimal. Secara umum pemerintah menyetujui pengembangan pasar, namun mengingat lahan yang terbatas dan kebutuhan biaya yang besar, perlu ada perencanaan yang matang dan kajian teknis lebih mendalam.

Sementara itu terkait persoalan bangunan liar, Jon Pandu menegaskan komitmen pemerintah da­erah untuk melakukan penertiban secara terencana dan manusiawi. Untuk itu, akan dibentuk Satuan Tugas (Satgas) yang melibatkan unsur Pemerintah Da­erah, TNI, dan Polri.

“Kita juga sedang me­nyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), namun tentu prosesnya tidak bisa dilakukan secara menda­dak. Melalui Satgas ini, kita akan lakukan pembinaan sekaligus penertiban bangunan liar secara bertahap,” tambahnya.

Jon Pandu mengajak seluruh elemen masya­rakat, khususnya para to­koh adat dan pemuda, untuk ikut mendukung langkah-langkah pembangu­nan yang tengah dan akan dilakukan oleh pemerintah daerah. (vko)