Sementara itu, Wakil Bupati sekaligus Ketua TP3S Pasbar, M. Ihpan, menyampaikan sejumlah poin evaluasi dan tantangan yang perlu diperhatikan untuk penguatan program. Hal tersebut mencakup komitmen pimpinan daerah, pelibatan multi-stakeholder, konvergensi program, penajaman perencanaan dan anggaran, serta peningkatan partisipasi lembaga non-pemerintah.
“Kami meminta camat dan wali nagari untuk lebih aktif menjalankan perannya sebagai Ketua TP3S tingkat kecamatan dan nagari. Evaluasi juga perlu dilakukan terhadap pelaksanaan program oleh OPD terkait dan pemangku kepentingan, termasuk efektivitas pendampingan lapangan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK),” ujar Ihpan.
Ketua TP-PKK Pasbar, Ny. Sifrowati Yulianto, menambahkan bahwa peran PKK sangat penting dalam pencegahan stunting, terutama dalam membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi, kesehatan ibu dan anak, serta perilaku hidup bersih dan sehat.
Kepala DPPKBP3A Pasbar, Anna Rahmadia, dalam pemaparannya menjelaskan bahwa pada tahun 2025 BKKBN telah bertransformasi menjadi Kemendukbangga (Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana). Dua tanggung jawab besar yang diemban adalah pengendalian kependudukan dan pembangunan keluarga untuk menciptakan generasi emas 2045.
“Kita sudah memiliki data by name by address, jika ada yang bersedia menjadi orang tua asuh. Tercatat sebanyak 1.419 sasaran yang dapat diasuh. Beberapa waktu lalu, kita juga mendapatkan dukungan anggaran dari DAK Sub Bidang KB untuk percepatan penurunan stunting,” tutupnya.(end)
