Ia meminta komitmen semua pihak untuk menyukseskan pembangunan jalan ini. Karena tiga kabupaten dua provinsi bergantung pada jalan ini, yakni Kabupaten Solok, Solok Selatan dan Sungai Penuh Jambi. Dia meminta Bupati, Camat sampai Wali Nagari agar komitmen dalam menjalankan pembebasan lahan untuk lokasi jalan baru.
“Jika bapak ibuk tidak mau memberikan trase baru, mau tak mau tambang harus kita tutup. Kan gak mungkin bapak ibuk hanya menikmati beberapa orang saja, sementara ada 3 kabupaten melintasi ini yang bisa dikatakan terdampak negatif gara-gara aktivitas (tambang,red) ini. Sekarang sudah ada solusi, 15 hari ke depan sudah harus ada hitam di atas putih,” kata Zigo.
“Jadi kami perlu komitmen dari seluruh masyarakat untuk tidak membangun dulu di lokasi jalan yang akan dibangun,” tegas Zigo.
Bupati Solok Jon Firman Pandu menyatakan akan mendukung penuh rencana pembuatan jalan baru untuk mengatasi kerusakan jalan Aia Dingin ini. Jon juga memastikan akan menyelesaikan kebutuhan lahan untuk pembangunan trase baru tersebut.
“Siap pak Andre, siap pak Menteri. Lahan sudah kita siapkan dengan pak camat dan tokoh-tokoh masyarakat. Kita berharap ada dampak positif terhadap ekonomi masyarakat. Kita siapkan jalan baru sambil jalan, nanti akan kita swakelola kan,” tuturnya.
Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar Thabrani, menegaskan aktivitas tambang di lokasi ini sudah pernah ditertibkan oleh Pemprov Sumbar dan Pemkab Solok pada 2023 lalu. Dari aktivitas ilegal itu, sepanjang lebih kurang 18 kilometer jalan mengalami kerusakan. Di mana sebanyak 21 titik mengalami longsor.
Saat ini katanya, telah diusulkan untuk penanganan kerusakan Jalan Air Dingin. Tahun ini dilakukan penanganan dua jembatan dan tiga titik longsor. “Untuk tahun ini penanganan regular ada dua jembatan, satu jembatan sedang proses lelang, serta penanganan tiga titik longsor,” ujarnya.
Ia mendorong agar persoalan lahan untuk kebutuhan penanganan kerusakan Jalan Aia Dingin ini dituntaskan. “Terkait lahan memang masih ada permasalahan karena ini rata-rata jalan provinsi. Kalau memang jadi kita jalankan memang ada beberapa spot yang perlu kita lebarkan,” tuturnya. (*)
