PASBAR, METRO–Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) memperingati Hari Pendidikan Nasional dan Hari Otonomi Daerah ke-XXIX Tahun 2025 dengan menggelar upacara di halaman kantor bupati, Senin (5/5). Upacara tersebut dipimpin oleh Bupati Pasbar, H. Yulianto, selaku pembina upacara, dengan pemimpin upacara Syaikhul Putra. Kegiatan ini diikuti oleh unsur Forkopimda, instansi vertikal, Ketua TP PKK Pasbar, asisten, staf ahli, kepala OPD beserta jajaran, serta ASN dan non-ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Pasbar.
Dalam amanatnya, Bupati Yulianto menyampaikan bahwa peringatan Hari Pendidikan Nasional merupakan momentum untuk meneguhkan komitmen dan semangat dalam memenuhi amanat konstitusi, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa melalui layanan pendidikan yang berkualitas dan berkemajuan.
“Pada hakikatnya, pendidikan adalah proses membangun kepribadian yang utama, akhlak mulia, dan peradaban bangsa. Secara individual, pendidikan adalah proses menumbuhkembangkan fitrah manusia sebagai makhluk pembelajar, sehingga mampu menguasai ilmu pengetahuan, keterampilan, dan berbagai kecerdasan. Melalui pendidikan, Presiden Prabowo berkomitmen memutus mata rantai kemiskinan,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, tokoh masyarakat, akademisi, insan pers, serta seluruh elemen bangsa yang telah berkontribusi nyata dalam menyukseskan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. “Semangat kolaborasi dan partisipasi aktif dari berbagai pihak merupakan pilar utama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang responsif, transparan, dan akuntabel,” tambahnya.
Bupati Yulianto menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat bergantung pada kapasitas masing-masing tingkatan pemerintahan, yang menjadi faktor kunci dalam pelaksanaan otonomi daerah secara efektif.
“Upaya peningkatan kapasitas daerah menjadi prioritas, dengan fokus pada tiga hal. Pertama, penguatan sumber daya manusia aparatur melalui pelatihan, sertifikasi, peningkatan kompetensi, kerja sama dengan perguruan tinggi, dan pemberian beasiswa. Kedua, peningkatan kapasitas keuangan daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah, perencanaan APBD berbasis kinerja, serta kerja sama dengan perbankan untuk membuka akses pembiayaan alternatif. Ketiga, penguatan kelembagaan dan tata kelola melalui reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan publik, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas,” jelasnya.(end)
