Bupati Eka Putra juga menjelaskan, bahwa saat ini para kepala daerah melalu Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) telah menyampaikan permasalahan ini untuk dikaji ulang.
“Kami berharap, dibawah kepemimpinan bapak Presiden Prabowo Subianto aspirasi kami sebagai kepala daerah bisa dipenuhi. Sebagai contoh, dalam penerimaan pegawai, PPPK, kami hanya disuruh untuk membuka formasi namun semuanya ditentukan oleh pemerintah pusat. Sedangkan kami tahu bagaimana pegawai kami yang sudah lama menghonor berharap untuk diangkat menjadi PPPK maupun PNS,” kata Bupati.
“Ini yang kami inginkan, pegawai kami yang honor baik itu guru maupun yang lainnya menjadi prioritas dan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK, toh mereka selama ini kan sudah bekerja, tentunya sesuai dengan regulasi. Intinya kami meyakinkan, kalau pemerintah daerah itu kuat Pemerintah Republik Indonesia ini akan jauh lebih kuat lagi,” tukasnya. (ant)
