TANAHDATAR, METRO–Bupati Tanah Datar Eka Putra, SE, MM mengatakan di usia yang ke 29 pelaksanaan Otonomi Daerah (Otoda) saat ini sudah banyak kewenangan pemerintah daerah yang diambil alih oleh pemerintah pusat.
“Kemungkinan ini terjadi karena pemerintah pusat menganggap bahwa kami di daerah tidak mampu menyelesaikannya, padahal kalau daerah itu kuat maka pusat akan jauh lebih kuat lagi. Ini poin yang harus kita ambil, kalau otonomi daerah penuh dikembalikan ke daerah otomatis daerah akan siap mensupport penuh kegiatan atau program-program pemerintah pusat,” ujarnya, saat menjadi inspektur upacara peringatan Hari Otonomi Daerah, Hari Kartini dan Hari Pendidikan Nasional tahun 2025.
Menurutnya, apabila otonomi daerah sepenuhnya dikembalikan ke daerah diyakini bahwa pimpinan daerah bisa menjalankan dengan maksimal sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Bupati Eka Putra juga menjelaskan, bahwa saat ini para kepala daerah melalu Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) telah menyampaikan permasalahan ini untuk dikaji ulang.
“Kami berharap, dibawah kepemimpinan bapak Presiden Prabowo Subianto aspirasi kami sebagai kepala daerah bisa dipenuhi. Sebagai contoh, dalam penerimaan pegawai, PPPK, kami hanya disuruh untuk membuka formasi namun semuanya ditentukan oleh pemerintah pusat. Sedangkan kami tahu bagaimana pegawai kami yang sudah lama menghonor berharap untuk diangkat menjadi PPPK maupun PNS,” kata Bupati.
“Ini yang kami inginkan, pegawai kami yang honor baik itu guru maupun yang lainnya menjadi prioritas dan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK, toh mereka selama ini kan sudah bekerja, tentunya sesuai dengan regulasi. Intinya kami meyakinkan, kalau pemerintah daerah itu kuat Pemerintah Republik Indonesia ini akan jauh lebih kuat lagi,” tukasnya. (ant)
