BUKITTINGGI, METRO–Dalam momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 yang digelar di Halaman Balaikota pada Jumat (2/5), Wali Kota Bukittinggi H. M. Ramlan Nurmatias menyoroti pentingnya pengembalian kewenangan pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA) ke pemerintah daerah tingkat II.
Menurut Ramlan, meskipun pengelolaan SMA oleh pemerintah provinsi secara umum tidak menjadi masalah, namun dalam praktiknya masih ditemui berbagai kendala yang menghambat pengembangan pendidikan di daerah, khususnya di Kota Bukittinggi.
“Sebenarnya tidak ada masalah jika dikelola provinsi, asal tidak menimbulkan persoalan. Tapi kenyataannya, masih ada kendala yang kami hadapi, seperti keterbatasan anggaran daerah dan penerimaan peserta didik baru,” ujarnya.
Ramlan menjelaskan bahwa saat ini, pemerintah kota tidak bisa mengalokasikan anggaran dari APBD untuk mendukung pembangunan SMA, termasuk kebutuhan ruang kelas baru. Selain itu, persoalan zonasi penerimaan siswa baru juga menjadi masalah karena tidak memprioritaskan warga kota sendiri.
“Masalah sekolah di daerah, tentu daerah itu sendiri yang lebih tahu kondisi dan kebutuhannya. Karena itu, kami ingin kewenangan SMA dikembalikan ke pemerintah kabupaten/kota,” tegasnya.
Usulan ini, lanjut Ramlan, telah disampaikan kepada pemerintah pusat dalam berbagai forum, termasuk dalam kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Februari 2025 dan Muskomwil APEKSI I yang digelar di Bukittinggi.
Dalam kesempatan itu, Ramlan juga memaparkan program unggulan bidang pendidikan yang akan mulai direalisasikan pada tahun ajaran baru 2025/2026.
Program-program tersebut antara lain, seragam sekolah gratis untuk siswa, angkutan kota (angkot) gratis untuk pelajar SMP dan SMA, bantuan untuk guru guna mendorong inovasi pembelajaran, dan pembangunan dan perbaikan sekolah seperti SDN 08 Campagi Ipuah, SDN 05 Tarok Dipo, SD Kubu Tanjung, serta pembangunan mushalla di setiap sekolah.
Wali Kota menegaskan bahwa Pemko Bukittinggi berkomitmen menjadikan pendidikan sebagai program prioritas, sejalan dengan Asta Cita keempat Presiden Prabowo Subianto, yaitu membangun sumber daya manusia unggul sebagai agen perubahan menuju Indonesia yang adil dan makmur. (pry)
