Lebih lanjut katanya, kolaborasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan arah kebijakan nasional memerlukan komitmen, serta pemahaman yang sama mengenai prioritas pembangunan berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat.
“Maka penting bagi pemerintah daerah untuk tidak hanya menjadi pelaksana, tetapi juga harus menjadi mitra aktif dalam merancang kebijakan yang relevan dengan kondisi dan potensi lokal agar Indonesia dapat berkembang secara adil dan merata,” sebut bupati dalam pidato Mendagri.
Untuk itu, membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah tidak dapat dilepaskan dari derajat kapasitas masing-masing tingkatan.
“Upaya peningkatan kapasitas daerah menjadi prioritas dengan memberikan atensi kepada penguatan SDM, peningkatan kapasitas keuangan daerah, serta penguatan kelembagaan dan tata kelola,” terangnya.
Dengan semangat otonomi daerah, senantiasa menjadi motor penggerak bagi terwujudnya pemerintahan yang lebih baik, pelayanan publik yang lebih prima dan kesejahteraan masyarakat lebih merata diseluruh pelosok nusantara. (pry)
