Raih Predikat A dengan Nilai Tertinggi 86,85, Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemprov Sumbar Terbaik di Sumatra

PADANG, METRO–Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pem­prov Sumbar) di bawah kepemim­pinan Gubernur Mahyeldi Ansharullah berhasil meraih penghargaan capaian Indeks Re­formasi Birokrasi Tahun 2024 dengan predikat A.

Penghargaan diterima langsung oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi An­sha­rullah dari Menteri Penda­yagunaan Aparatur Ne­gara dan Reformasi Birok­rasi (PANRB) RI, Rini Wid­yantini saat Rapat Kordi­nasi (Rakor) Kebijakan Re­formasi Birokrasi 2025-2029 dan Pengumuman Hasil Evaluasi Reformasi Birok­rasi  Tahun 2024 di Kantor Kementerian PANRB Ja­karta Pusat, Rabu (30/4).

Pencapaian ini pantas di­banggakan. Karena se­lain menjadi yang tertinggi di Wilayah Sumatra, peng­hargaan tersebut bentuk perwujudan komitmen Pem­prov Sumbar mewujudkan tatakelola pemerintah yang bersih, efektif, efisien, akun­tabel dan transparan yang berdampak terhadap pe­ningkatan pelayanan kepa­da masyarakat.

“Alhamdulillah, eva­lua­si tahun 2024, kita berhasil meraih predikat A dengan nilai 86,85. Nilai ini tertinggi di Sumatra dan pertama kalinya kita raih. Ini sesuai harapan. Pastinya berkat kerja keras semua OPD. Hanya ada 6 pemerintah provinsi yang meraih nilai A. Termasuk Pemprov Sum­bar,” ucap Mahyeldi usai menerima penghargaan.

Hasil capaian nilai in­deks reformasi birokrasi Pem­prov Sumbar tahun 2024 sangat signifikan. Ta­hun se­belumnya 2023 nilai Pem­prov Sumbar masih predikat BB dengan nilai 77,1.

Mahyeldi meminta ja­ngan berpuas diri terhadap apa yang telah dicapai pada hari ini. Justru harus jadikan motivasi ke depan­nya dalam hal implemen­tasi reformasi birokrasi di Sumbar.

Mahyeldi menarget­kan, tahun berikutnya rai­han nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemprov Sumbar ha­rus lebih baik lagi. Oleh se­bab itu ia meminta keseriu­san seluruh OPD untuk men­capai target tersebut.

“Kami Pemprov Sum­bar tetap konsisten dalam hal implementasi refor­masi birokrasi. Tidak hanya menjadi target di atas ker­tas, tidak hanya menjadi output bagi seluruh OPD, tapi justru outcome im­plementasi reformasi bi­rokrasi harus dirasakan masyarakat,” harapnya.

Tidak hanya terbaik da­lam implementasi refor­ma­si birokrasi, Menteri PANRB Rini Widyantini juga telah mendaulat Pemprov Sumbar sebagai pemerin­tah provinsi yang berko­mitmen dalam penanga­nan angka kemiskinan di wilayah Sumatra

“Menteri PANRB Rini Widyantini telah mendaulat kita sebagai pemerintah provinsi yang berkomitmen dalam penanganan angka kemiskinan di Suma­tera. Kemiskinan ini menjadi salah satu komponen penilaian reformasi bi­rok­rasi. Saya ucapkan terima­kasih untuk seluruh OPD yang telah berkontribusi,” ucap Mahyeldi.

Mahyeldi juga memberikan apresiasi kepada 2 Kabupetan/Kota di Sumbar yang juga meraih penghargaan dari Kementerian PANRB, yaitu Pemko Pa­dang dengan nilai 85,92 sebagai pemerintah kota yang tertinggi di wilayah Sumatera dan Pemkab Sijunjung dengan nilai 78,92 sebagai pemerintah kabupaten dengan lompatan nilai tinggi, sebesar 20 poin.

Mahyeldi mengatakan keberhasilan pemerintah kabupaten/kota tersebut tidak terlepas dari pembinaan Pemprov Sumbar. Ia berharap 2 daerah tersebut bisa menjadi role model bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumbar dalam hal implementasi reformasi birokrasi.

Mahyeldi juga menambahkan, Pemprov Sumbar akan memperkuat sinergitas, kolaborasi dan koordinasi dengan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumbar. Terakhir, Mah­yeldi juga mengucapkan terimakasih kepada Kementerian PANRB serta kementerian/lembaga pe­ngampu yang selalu membimbing dan mengawal pelaksanaan reformasi bi­rokrasi di Pemprov Sumbar dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumbar.

Turut hadir mendampingi Gubernur saat menerima penghargaan, Asisten Bidang Administrasi Umum Setdaprov Sumbar, Andri Yulika; Plt. Kepala Biro Organisasi Setdaprov Sumbar, Igusti Firmansyah; Kepala Badan Penghubung Sumbar, Aschari Cahyaditama; Kabag RBAK Biro Organisasi Setdaprov Sum­bar, Desy Herawati.

Asisten III Setdaprov Sumbar, Andri Yulika merincikan, grafik nilai Pemprov Sumbar selalu mengalami trend peningkatan pada evaluasi reformasi birokrasi 3 tahun ke belakang. Tahun 2021, Pemprov Sumbar hanya mendapat nilai 68,89 dengan predikat B. Tahun 2022, Pemprov Sumbar meraih nilai 69,78, masih predikat B.

“Tahun 2023 kembali naik dengan nilai 77,1  dengan predikat BB. Alhamdulillah tahun ini berdasarkan hasil penilaian 2024 kita sudah mencapai predikat A dengan nilai 86,85. Pencapaian yang luar biasa dan semoga bisa kita pertahankan secara konsisten,” ucap Andri yang juga merangkap Plt. Inspektur Daerah Provinsi Sumbar.

Menteri PANRB, Rini Widyantini  menyampaikan, seluruh komponen indikator reformasi birokrasi merupakan pengejawantahan dari Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden. Dalam waktu dekat Kementerian PANRB akan menetapkan Grand Desain Reformasi Birokrasi 2025-2045.

Nantinya melahirkan Road Map Reformasi Bi­rokrasi Nasional 2025-2029. Sehingga 2 aturan ini menjadi acuan bagi seluruh pemerintah daerah dalam menetapkan Road Map Reformasi Birokrasi di daerah masing-masing.

“Kita berharap reformasi birokrasi itu tidak hanya berhenti pada aspek prosedural saja. Tetapi bisa menghasilkan outcome yang berdampak nyata bagi masyarakat, karena ini selaras dengan arahan Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden pada pertama kali rapat kabinet terkait masalah reformasi birokrasi,” tegasnya.

“Hari ini secara khusus saya mengucapkan selamat kepada instansi pemerintah yang berhasil meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi. Saya berharap capaian ini dapat dipertahankan dan terus menjadi motivasi melanjutkan perbaikan-perbaikan ke de­pannya,” ujar Rini.

Plt Kepala Biro Organisasi Setdaprov Sumbar, Firman mengungkapan, Indeks Reformasi Birokrasi merupakan nilai hasil evaluasi reformasi birokrasi setiap pemerintah daerah. Evaluasi untuk menilai kemajuan dan memberikan saran perbaikan untuk mewujudkan tatakelola birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, efisien, dan mampu memberikan pelayanan publik yang ber­­kualitas.

Evaluasi ini mengukur sejauh mana reformasi birokrasi telah dilaksanakan dan pencapaiannya, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pencapaian di masa depan.

Firman mengungkapkan, ada dua komponen untuk mengukur Indeks Reformasi Birokrasi. Yaitu Reformasi Birokrasi General, yakni untuk evaluasi internal Pemprov Sumbar dan Reformasi Birokrasi Tematik untuk evaluasi dampak kepada ma­sya­rakat.

“Untuk dua komponen ini Sumbar meraih nilai tertinggi di Sumatera, pre­dikat A dengan nilai 86,85. Bahkan untuk evaluasi Reformasi Birokrasi Tematik, Sumbar dinilai reformasi birokrasi yang dilaksanakan berhasil berdampak mengatasi kemiskinan di daerah ini. Sehingga men­dapat apresiasi dari Menteri PANRB,” ucapnya. (AD.ADPSB)