JAKARTA, METRO–Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk 80 ribu unit Koperasi Desa Merah Putih. Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengimbau agar pemerintah dapat mengkaji ulang gagasan tersebut.
Wijanto menjelaskan, mewujudkan Koperasi Desa Merah Putih secara masif tanpa perhitungan matang merupakan kesalahan fatal. Dikombinasikan dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan 3 Juta Rumah, gagasan itu dapat membawa Indonesia ke jurang perlambatan ekonomi yang dalam dan panjang.
“Saatnya Pemerintah melakukan kalibrasi ulang program-program unggulannya. Bukan untuk ditunda atau dibatalkan, tetapi untuk dioptimalkan agar sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan,” ujarnya di Jakarta, Senin (28/4).
Wijayanto juga mempertanyakan tujuan membangun 80 ribu unit koperasi secara masif. Sebab, justru ada kekhawatiran bahwa dana jumbo Rp 400 triliun tidak digunakan dengan sebagaimana mestinya.
“Bukankah Indonesia negeri yang marak budaya korupsi? Mengapa tidak 1.000 dulu sebagai pilot project, lalu dimultiplikasi setelah menemukan prototipe yang tepat,” imbuhnya.
Dia melanjutkan, pertanyaan serupa juga ditujukan untuk program 3 Juta Rumah. Sebab, gagasan 3 Juta Rumah dalam setahun di tengah kapasitas fiskal yang tidak memadai dan demand rumah tidak sebanyak itu, maka hal itu justru bisa menggiring menuju Subprime Mortgage Crises versi Indonesia.
Pemerintah diminta mempertimbangkan masukan kritis dari para pengamat dan pihak-pihak, agar gagasan tersebut bisa dikalibrasi kembali. Wijayanto juga menyinggung pada revisi proyeksi pertumbuhan ekonomi oleh International Monetary Fund (IMF) yang memangkas pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya menjadi 4,7 persen tahun 2025.
“Ada potensi kita lampaui itu, tetapi ada potensi besar kita tumbuh jauh di bawah itu. Proyeksi itu memang lumayan, relatif terhadap negara lain; tetapi bagi Indonesia yang rentan, ini berpotensi menimbulkan tsunami pengangguran, kemiskinan, dan gejolak sosial,” jelas dia.
Dengan APBN yang terbatas, penerimaan negara yang sulit didapat, dan utang pun menjadi berat, pemerintah diharapkan mampu memanfaatkan anggaran untuk program yang benar-benar mendesak. Sebelumnya, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyebut, ada tiga skema pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Yakni membentuk koperasi baru, merevitalisasi koperasi yang ada, atau mengembangkan yang sudah ada.
Budi menyebut, pemerintah akan membentuk koperasi baru di 27 ribu desa yang belum memiliki koperasi. saat ini pemerintah tengah menghitung besaran dana yang akan dikucurkan terkait pembentukan koperasi di 27 ribu desa di Tanah Air.
“Dananya sedang dihitungkan, nanti itu ada pihak-pihak lain termasuk perbankan untuk melakukan visibility study, juga berbagai pihak yang akan mengakulasi itu semua, termasuk tugas dari Kementerian Keuangan dan BUMN untuk membuat skema pembiayaan,” jelasnya.
Nantinya, Budi menyebut, akan ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi untuk membangun 27 ribu koperasi desa baru tersebut. Dia memastikan, pendanaan, pembangunan, hingga pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih termasuk 27 ribu koperasi baru itu dilakukan dengan penuh kehati-hatian.
“Kita pokoknya ingin mengelola Koperasi Desa Merah Putih ini dengan hati-hati, kita tidak ingin koperasi atau gerakan koperasi ini cuma sebatas retorika dan romantisme masa lalu,” terangnya.(*)
