Hal ini dapat menjadi kendala dalam penyusunan administrasi kepegawaian seperti e-Kinerja, dan berpotensi menghambat kelengkapan laporan kepegawaian secara menyeluruh.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin menegaskan bahwa aktivasi MFA sangat penting sebagai upaya perlindungan data daring ASN agar tidak mudah diretas atau disalahgunakan oleh oknum. Kami berharap peserta sosialisasi dapat menjadi sumber informasi dan agen perubahan di instansi masing-masing,” jelasnya.
Salah satu pemateri, Devi Aliyarni, menjelaskan bahwa MFA merupakan metode autentikasi yang menggunakan lebih dari satu faktor untuk memverifikasi identitas pengguna sebelum mengakses sistem atau aplikasi. MFA penting untuk meningkatkan keamanan, melindungi data sensitif, serta mengurangi risiko akses tidak sah dan pencurian identitas. “Dengan mengaktifkan MFA, akun dan data sensitif ASN akan lebih terlindungi dari risiko keamanan digital,” ungkapnya.
Ia juga menyampaikan bahwa per 22 April 2025, terdapat 3.793 ASN PNS yang telah melakukan aktivasi MFA, sementara 411 lainnya belum. Untuk ASN PPPK, sebanyak 1.713 telah aktif, dan 104 lainnya belum melakukan aktivasi. (end)
