Vifner: Komisioner Bawaslu Jangan Tipis Kuping Ketika Dikritik

LIMAPULUH KOTA, METRO – Komisioner Bawaslu Sumatera Barat, Vifner, SH.MH meminta Komisoner Bawaslu tidak tipis kuping saat dikritik publik dalam menjalankan tugas pengawasan Pemilu serentak Pileg dan Pilpres yang akan berlangsung 17 April 2019 ini. Mengingat Bawaslu dan pejabat publik digaji oleh rakyat dan harus terbuka kepada publik.
“Bawaslu jangan tipis kuping saat dikritik. Memang kita dibayar dari pajak rakyat untuk menjelaskan kepada publik apa yang telah kita lakukan dalam pengawasan pemilu. Sudah berapa banyak potensi pelanggaran yang ditindak Bawaslu, ini perlu dijelaskan kepada publik. Tapi juga jika ada prestasi tolong pula dipuji dan diberikan penghargaan,” jelas Vifner disambut tepuk tangan saat acara Fasilitasi, Publikasi dan Dokumentasi yang digelar Bawaslu Lima Puluh Kota di Hotel Mangkuto, Rabu (3/4).
Vifner meminta agar Bawaslu Lima Puluh Kota melakukan keterbukaan informasi kepada publik dengan menggandeng wartawan di setiap kegiatan yang dilakukan. Hal ini agar masyarakat atau publik mengetahui dan memahami apa yang telah dilakukan oleh Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu.
“Jadi kita tidak hanya bekerja, tapi harus terlihat bekerja. Jadi Bawaslu harus bicara sampaikan kepada publik melalui kemasan kawan-kawan media terhadap berbagai kegiatan. Karena kita menggunakan anggaran publik, maka publik berhak tahu apa yang kita lakukan untuk kepentingan publik. Jadi kalau ingin maju dan dikenal publik, pejabat publik ndak boleh pelit,” sindir Vifner.
Selain Vifner, juga hadir pembicara dalam Sosialisasi Fasilitasi, Publikasi dan Dokumentasi yang digelar Bawaslu Lima Puluh Kota ini, Anggota Komisioner Bawaslu Lima Puluh Kota, Ismet Aljanata, LBH Pers Padang, Roni Saputra, dan Wakil Ketua Komisi Informasi Sumbar, Nofal Wiska. Turut dihadiri dan dibuka langsung kegiatan sehari penuh itu oleh Ketua Bawaslu Lima Puluh Kota, Yoriza Asra dan Koordinator Sekretariat Bawaslu Lima Puluh Kota, Media Rahmi.
Ismet Aljanata, dalam pemaparan materinya menyinggung terkait kinerja Bawaslu dalam mengawasi berbagai tahapan pelaksanaan pemilu di Lima Puluh Kota. Bahkan dalam penindakan berbagai pelanggaran Bawaslu sudah melakukan investigasi terhadap 13 kasus dugaan pelanggaran kampanye.
Namun hanya 3 kasus yang menjadi temuan dalam bentuk pidana dan kode etik. “Untuk tahapan saat ini kita melakukan pengawasan kampanye. Dan dari 6423 kotak suara, yang rusak 76 kotak suara. Untuk tinta sendiri kita butuh 2.512 buah. Kemudian bilik suara 5.024 yang datang hanya 1.265, ternyata tidak semua memberi bilik kardus. TPS kita berjumlah 1.256, dan jumlah pengawas kita di luar sentra gak kumdu ada 1.482 orang,” sebutnya.
Roni Saputra dari LBH Pers Padang lebih menitik beratkan pembahasan kepada kode etik jurnalistik. Dengan merujuk kepada UU Pers No 40 tahun 99 dan UU No 14 tahun 2008 terkait keterbukaan informasi publik. Kemudian besarnya peran pers dalam mengawal berjalannya demokrasi di Indonesia.
Sementara Komisioner Komisi Informasi Sumbar, Noval Wiska juga menyinggung terkait keterbukaan informasi publik sesuai amanat UU No 14 tahun 2008 terkait keterbukaan informasi publik. Menurutnya, publik mesti tahu dan harus tahu terkait informasi yang ada diberbagai lembaga atau instansi pengguna anggaran dari negara baik APBN maupun APBD.
“Kita harus mendorong terkait keterbukaan informasi publik oleh instansi pemerintah, dan lembaga pengguna anggaran dari APBN dan APBD. Bahkan ketika kawan kawan wartawan meminta informasi baik secara lisan, tulisan tidak ditanggapi maka bisa dibawa kesengketa di Komisi Intormasi. Dan sebenarnya jika disatukan instansi terbuka kepada publik maka kita tidak curiga, namun bila instansi itu tidak terbuka kepada publik maka kita patut curiga,” sebutnya memuji beberapa kepala daerah di Sumbar yang sangat terbuka kepada publik.
Sebelumnya Ketua Bawaslu Lima Puluh Kota Yoriza Asra dalam sambutanya saat pembukaan acara berharap agar melalui kegiatan. Sosialisasi ini dapat dipahami pelaksanaan dan pengawasan publik terkait pemilu. Bahkan dengan tegline “bersama rakyat awasi pemilu”.
“Kita berharap partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu pileg dan pilpres serentak. Sehingga tegline “bersama rakyat awasi pemilu” benar benar terwujud dan dapat melahirkan hasil pemilu yang berintegritas,” harap Yoriza yang dikenal dekat dengan awak media ini. (us)